Viva Sumsel

 Breaking News
  • Disdik Bakal Rombak Penerimaan Siswa Baru Operator PPDB Dipecat   VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel) bakal merombak sistem pengumuman dan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini lantaran adanya kesalahan input...
  • Empat Bapaslon Wako Palembang Lulus Tes Kesehatan VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Empat Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk tes kesehatan, hal ini diungkapkan saat rapat Pleno di aula demokrasi Komisi Pemilihan Umum...
  • Operasional Sekolah, Tanggungjawab Pemerintah VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Adanya iuran atau bayaran di sekolah pada tahun ajaran baru terus menjadi perbincangan hangat setiap tahunnya. Apalagi Perda yang mengatur program sekolah gratis (PSG) saat ini...
  • Kantor Imigrasi Klas I A Palembang Klarifikasi Temuan Pungli Ombudsman VIVA SUMSEL,COM, Palembang – Beredarnya berita dibeberapa media cetak, elektronik maupun online di Sumsel terkait temuan Ombudsman perwakilan Sumsel mengenai adanya Pungutan Liar (Pungli)  pembuatan paspor dikantor imigrasi klas 1A...
  • Penyelesaian Pembangunan Jembatan Musi IV Terancam Molor VIVA SUMSEL,COM, Palembang – Pembangunan Jembatan Musi IV bakal menjadi penunjang pelaksanaan Asian Games terancam tertunda dari jadwal penyelesaiannya, itupun ada yang belum terselesaikan akibat belum rampungnya proses  pergantian lahan...

Kemenkumham Sumsel Rakor Bahas Tindak Lanjut MoU Kampung Sadar Wisata

Kemenkumham Sumsel Rakor Bahas Tindak Lanjut MoU Kampung Sadar Wisata
Januari 05
08:33 2018

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Dalam rangka mensukseskan tentang  pembentukan Kampung wisata sadar hukum di Wilayah kota Palembang, Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sumsel mengikuti rapat koordinasi (RAKOR) terkait tindak lanjut MoU kesepahaman. Di ikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Selatan Sukamta, SH.MH selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yulizar, Kepala Sub Bidang Pemenuhan HAM dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan TI Asnedi.

Nota Kesepahaman tersebut antara Pemerintah Kota Palembang, Universitas Bina Darma (Bidar), Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Musi dan Forum DAS Sumsel, di ruang Rektor Universitas Bidar, Kamis (4/1/).

Dalam Rakor tersebut membahas terkait penyampaian rencana kerja masing-masing pihak yang  terlibat didalamnya, khususnya Kemenkumham Wilayah Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Plh Kanwil Sumsel Sukamta, ada enam rencana kerja yang akan dilaksanakan seperti  Pembentukan desa/kampung wisata sadar hukum,Pembinaan hukum dan konsultasi HAM,Layanan bantuan hukum gratis oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara litigasi dan non litigasi, Pembinaan Implementasi HAM (penghormatan, perlindungan, pencegahan dan pemenuhan HAM), Layanan sosialisasi dan pendaftaran Kekayaan Intelektual (Cipta, Merek, Paten, dan lain-lain)

Selain itu, Rektor Universitas Bina Darma Prof.Ir.H.Bochari Rachman, M.Sc mengatakan bahwa untuk menambah jumlah  para wisatawan yang tinggal kota di palembang ,dan memperpanjang wisatanya dikota pempek ini

Selanjutnya,kita perlu mengembangkan tempat lainnya,, sebagai objek wisata baru sebaga panorama keindahan ciri khas uwong palembang, kota bersejarah, kebanggaan uwong Kito galo-galo seperti kampung 5  Ulu dan 7 Ulu,ini merupakan  posisi strategis yang berada dipinggir sungai musi memiliki rumah rakit, pengrajin ikan asin serta rumah Limas.,

“Direncanakan kampung wisata sadar hukum ini akan diresmikan oleh Walikota Palembang Harnojoyo.”tuturnya. ( Iwan)

 

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment