Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Sebanyak 7500 rumah tangga di empat kecamatan kawasan seberang ulu (SU) bakal mendapatkan sambungan gas alam gratis hingga keluar titik api. Pasalnya, pembangunan jargas ini sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Kota Palembang mendapatkan bantuan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM berupa jaringan gas rumah tangga. Hal ini dibuktikan dari penandatanganan nota kesepahaman antara Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib bersama Plt Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial terkait bantuan jaringan gas tersebut bertempat di Auditorium lantai 15 kantor Ditjen Migas Jakarta, Jumat (23/3).

Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib mengungkapkan, pengajuan awal pada Mei 2017 ada 3000 sambungan rumah tangga (SR) dan dari hasil survei konsultan didapatkan 4315 SR. Kemudian pada Desember 2017 pihaknya mengajukan lagi sebanyak 6000 SR.

“Pada saat penetapan oleh Dirjen Migas pada Rabu (21/3) menyampaikan kita saat ini dapat 7500 sambungan di Kecamatan Seberang Ulu (SU) I di kawasan Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan SU II di wilayah Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Plaju di Kelurahan Plaju Ulu dan Kecamatan Jakabaring di Kelurahan Tuan Kentang,” jelas dia, Senin (26/3).

Fokus pembangunan jaringan gas (jargas) alam ini, diakuinya, memang difokuskan di wilayah SU. Sebab berdasarkan data, jargas di sana memang belum ada. Lalu di sana tingkat kemiskinannnya lebih tinggi, sehingga kawasan seberang ulu menjadi prioritas. Maka dari itu pemasangan hingga keluar titik api, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun selain biaya per bulan pemakaian gas tersebut.

“Ini untuk pemasangan jaringan dulu, kedepannya akan komersil. Sementara di seberang ilir tinggal penambahan volume saja pada 2019 mendatang,” imbuhnya.

Selain itu, Najib menambahkan, pada 2019 nanti pihaknya menargetkan ada 12 ribu SR lagi dengan lokasi yang berbeda di Kota Palembang. “Pertama pendataan by name by addres sudah selesai. Kedepan kita akan survei lagi kawasan yang menjadi prioritas sambungan gas alam tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Plt Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, Nota Kesepahaman ini  merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas. Pada tahun ini, Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp886 miliar untuk pembangunan jargas.

“Untuk tahun ini, anggaran Ditjen Migas  Rp 1,7 triliun. Hanya Rp 280 miliar yang digunakan untuk belanja rutin. Sisanya Rp 1,42 triliun digunakan untuk pembangunan, salah satunya jargas. Kami alokasikan (jargas) hampir Rp 900 miliar,” papar Ego.

Pembangunan infrastruktur ini, lanjut dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar dari seluruh anggaran APBN, minimal separuhnya harus dapat dinikmati oleh masyarakat.

Diketahui, untuk gas alam ini resikonya sangat kecil sekali, jadi lebih banyak keuntungan dibanding dengan gas tabung. Kriteria gas bumi ini tidak berbau, tidak berwarna, tidak terlihat, tidak beracun dan mempunyai nilai kalori, lebih ringan dari udara. (martin)