Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Untuk mewujudkan Pilkada berkualitas 2020 di Sumatera Selatan, Bawaslu Sumsel melaksanakan Rapat Kerja Teknis dengan mengundang seluruh ketua dan anggota Bawaslu 7 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 yaitu kabupaten Ogan Ilir, Pali, OKU, OKUS, OKUT, Mura dan Muratara di Hotel Santika Palembang Rabu (20/11).

Kasubag Hukum Humas dan Hubungan Antar Lembaga Karlisun, SP., MM selaku ketua Pelaksana acara menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkualitas sehingga peserta rakernis memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mempersiapkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Rakernis di buka oleh ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, ST., MM, dalam arahan Iin Irwanto mengatakan bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten harus siap dan mampu mengawasi Pilkada 2020. Untuk mewujudkan Pilkada berkualitas harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dalam rakernis ini mengundang para narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu Bapak Drs. Ki. H. Joko Siswanto, M.Si, ibu Hj Marlina Widiyanti, SE., SH., MM., Ph.D, Dr. Muhammad Adil, MA, H. Maramis, M.Hum dan Syafitri Irwan, S.Ag., M.Pd.I serta Dr. Amir Syarifuddin, M. Hum.

“Peserta diharapkan dapat menggali dari sudut keilmuan dan pengalaman narasumber yang nanti digunakan sebagai modal pengetahuan dalam menyusun program kerja dan langkah strategis dalam menyukseskan pengawasan Pilkada serentak tahun 2020,” Tegas Iin Irwanto.

Rakernis persiapan Pilkada 2020 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi dua sesi. Pada diskusi pagi hari Anggota Bawaslu Sumsel Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si, memberikan pengantar bahwa Bawaslu Kabupaten / Kota kini sudah menjadi permanen dan proses pembentukan panwascam akan dilakukan dalam waktu dekat. Syamsul Alwi berharap diskusi dengan narasumber dapat memberikan masukan berharga bagi ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten yang hadir.

Dalam pandangan Drs. Ki H. Joko Siswanto, dari unsur Akademisi menyampaikan bahwa pilkada yang berkualitas memiliki kriteria diantaranya ketidakpuasan atau pelanggaran relatif kecil, jika ada ketidakpuasan bisa diselesaikan secara adil berdasarkan hukum, konflik fisik atau anarkistis kecil atau nol, masyarakat tidak kesulitan menggunakan hak pilihnya, peserta dan pendukung bisa menerima hasil serta angka partisipati masyarakat relatif tinggi.

Senada dengan Joko Siswanto, Hj. Marlina Kaprodi S2 Magister Ilmu Manajemen Universitas Sriwijaya memaparkan bahwa peran publik dan masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada. Pemilihan kepala daerah menjadi kesempatan masyarakat untuk berpatisipasi aktif dan dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.

Syafitri Irwan, S.Ag., M.Pd.I, dari unsur FKUB memberikan pemaparan “Menolak Hoax dan Politisasi SARA untuk Pilkada Damai”. Ia menyampaikan bahwa integritas moral menjadi penting dalam pelaksanaan pemilu dalam memerangi hoax.

“Setiap orang harus menolak adanya hoax. Memerangi hoax harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita mendapatkan informasi yang berbau hoax maka sebaiknya kita mencari terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut sehingga informasi hoax tidak semakin tersebar luas,” jelas Syafitri Irawan.

Pada sesi siang hari Anggota Bawaslu Sumsel Junaidi, SE., M.Si menyampaikan keterlibatan rakyat dalam penentuan wakil rakyat merupakan buah dari reformasi. Pada setiap pilkada ada perubahan peraturan disetiap periode. Keterlibatan masyarakat dengan tingkat partisipasi tinggi adalah wujud dari pilkada yang berkualitas.

“Apakah tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah murni atas kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri atau adanya pengaruh lain,” ungkap Junaidi.

Dr. Amir Syarifuddin, SH., M.Hum sebagai narusumber yang juga pernah menjabat sebagai ketua Panwaslu pertama provinsi Sumsel mengingatkan kepada peserta yang hadir bahwa pada tahap pencalonan, tindakan money politic rawan terjadi. Banyak bakal calon menggunakan uang untuk melancarkan jalannya untuk bisa terpilih. Generasi muda sebagai pemilih pemula perlu dirangkul dan diberikan sosialisasi untuk menolak money politic.

H. Maramis, M.Hum yang merupakan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan periode pertama memaparkan enam potensi kerawanan pelanggaran yang dapat terjadi dan perlu menjadi pengawasan ekstra petugas pengawas pemilihan pilkada mendatang, yaitu pada tahap seleksi berkas, pada saat proses kampanye, pengawasan terhadap juru kampanye yang tidak terdaftar, pengawasan percetakan kertas suara dan kelengkapannya, kehadiran pengawas lapangan dan pengawas TPS serta proses pengawalan kotak suara setelah pencoblosan.

“Integritas penyelenggara pemilihan kepala daerah harus dikuatkan. Sebagai pengawas integritas sangat penting dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas”, ujar Maramis.

Sebagai penutup, Dr. Muhammad Adil, MA dari akademisi UIN Raden Fatah Palembang menegaskan bahwa untuk mendapatkan pemimpin terbaik dan cerdas perlu dimulai dari pemilih yang cerdas pula. Pemilih cerdas akan menggunakan hak pilihnya dengan memilih pemimpin terbaik.

“Cermati visi dan misinya serta program yang ditawarkan. Selain itu pemimpin yang baik biasanya akan mendengarkan keluhan dari masyarakat pada saat kampanye. Cermati rekam jejak para calon akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tutup Muhammad Adil

Rakernis ditutup dengan menyanyikan lagu bagimu negeri, pembacaan doa dan foto bersama. (anz)