Viva Sumsel

 Breaking News

Bappeda Sumsel Rangkul BPH Migas Optimalisasikan Target PBBKB

Bappeda Sumsel Rangkul BPH Migas Optimalisasikan Target PBBKB
Desember 05
22:34 2017

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Badan Pengatur Hilir  Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerjasama dengan pemerintah provinsi (Pemrov) Sumatera Selatan (Sumsel) membuka rapat koordinasi (Rakor) bertema optimalisasi pendapatan PBBKB melalui sinergi dan harmonisasi antar pemangku kepentingan, Selasa ( 5/12) di Ballroom hotel Aryaduta Palembang.

Acara tersebut dibuka Komite BPH-MIGAS, Ir H Ahmad Rizal disaksikan Plt Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Neng Muhaiba dan perwakilan dari beberapa perusahaan yang termasuk wajib pungut (Wapu) pajak provinsi Sumsel.

H Ahmad Rizal mengatakan latar belakang, maksud dan tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah sedemikan pentingnya melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi alasan utama untuk menjalin koordinasi, sinergi dan harmonisasi guna mengoptimalkan pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan.

Selain itu, Rizal menambahkan dilaksanakan Rakor juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang stabil serta persaingan yang sehat dalam kegiatan penyaluran hilir minyak dan gas bumi.

“Dalam penyediaan, penyimpanan, dan penyaluran migas. Kami selalu melakukan verifikasi, rekonsiliasi, analisis, mengevaluasi, uji petik, dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Hal ini untuk menciptakan stabilitas dan kondisi yang kondusif terkait penyaluran hilir minyak dan gas bumi,”ujarnya

Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Sumsel,Neng Muhaiba mengatakan jika dibandingkan dengan provinsi lain, Sumsel dalam penerimaan PBB-KB masih tertinggal.

“Selama ini, pendapatan yang diterima dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sudah tinggi, karena masyarakat kita sudah memiliki kesadaran untuk membayar jenis pajak tersebut. Namun, dari sektor PBB-KB kita masih tertinggal dari provinsi lain. Di beberapa provinsi ada yang mendapatkan PBB-KB mencapai Rp1 Triliun,”ungkapnya.

“Ke depan semua pihak terkait baik kabupaten/kota kami tuntut untuk meningkatkan pendapatan daerah dari PBB-KB. Selama ini kita hanya menunggu dari perusahaan wajib pungut. Selain itu, masih banyak perusahaan yang melaporkan penggunaan bahan bakar tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk itu sangat penting menjalin kerjasama dengan BPH-MIGAS guna melakukan penertiban, peringatan hingga pencabutan izin pada perusahaan yang mencoba melakukan manipulasi,”pungkasnya. (Iwan)



About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Only registered users can comment.

Email Subcribers

MEDIA PATHNER

Banner Partnership

BANNER PARTNERSHIP

MARHABBAN YA RAMADHAN

Kalender

Desember 2017
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Banner PARTNERSHIP

Karir Pad Widget