Viva Sumsel

 Breaking News
  • Kanwil DJBC Sumbagtim Musnahkan BMN Senilai Rp 2,58 Miliar VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) dan KPPBC TMP B Palembang melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan...
  • Aplikasi Motorku, Septi Dapat Logam Mulia VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Sejak diluncurkan September lalu di 12 wilayah di Indonesia, Astra Motor selaku main dealer Honda akhirnya mengundi pemenang undian aplikasi Motorku periode 21 Agustus hingga 30...
  • Penerapan BBM Satu Harga, Sub Penyalur Sasar Daerah 3T VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Sub penyalur menjadi ujung tombak dari penerapan BBM 1 harga untuk wilayah yang tidak tercover SPBU. Dengan adanya sub penyalur yang legal distribusi BBM akan merata...
  • Mainkan Ponsel Saat Hujan, Bocah Perempuan Ini Tewas Tersambar Petir VIVA SUMSEL.COM, Bogor – Salsabila Ayu Putri, seorang gadis berusia 6 tahun tewas tersambar petir saat asyik memainkan ponsel yang sedang diisi daya. Bocah perempuan malang ini tewas mengenaskan di...
  • Sumsel Masih Minim Sub Penyalur BBM VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Anggota Komisi VII DPR RI, Nazaruddin Kiemas mengatakan, Sesuai dengan Undang-undang 22 tahun 2001, bahwa percepatan penerapan implementasi harga BBM di wilayah NKRI harus satu harga,...

BPJS Tegaskan Tetap Tanggung Biaya Persalinan, Operasi Katarak Dan Rehabilitasi Medik

BPJS Tegaskan Tetap Tanggung Biaya Persalinan, Operasi Katarak Dan Rehabilitasi Medik
Juli 30
20:57 2018

VIVA SUMSEL.COM, Jakarta – BPJS Kesehatan tetap memberikan penjaminan pelayanan kesehatan untuk katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat. Terbitnya 1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, lebih tepatnya dimaksudkan untuk memperjelas tatacara agar tiga manfaat pelayanan medis di atas lebih tepat pemanfaatannya.

“Apabila ada yang menyebut BPJS Kesehatan mencabut 3 pelayanan kesehatan tersebut, berita tersebut hoax. BPJS Kesehatan tetap menjamin pelayanan katarak, rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, dan bayi baru lahir sehat. Perdirjampelkes memperjelas tata cara penjaminan agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien,” ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief dalam jumpa pers di Media Center BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (30/07).

Budi menambahkan, sesuai dengan tugas negara sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka BPJS Kesehatan wajib mengatur kejelasan dan ketepatan pelayanan sehingga tidak terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektivan.

“Bila tidak melaksanakan tugasnya, berarti BPJS Kesehatan melakukan pembiaran terhadap ketidakefisienan. Selain itu, tak benar ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan juga memperhatikan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini,” jelas Budi.

Budi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan.  Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Lebih lanjut Budi menjelaskan terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan — baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit atau tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir — dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan dengan ibunya. Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, sesuai Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan dengan ibunya.

Terakhir, terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2, 3, dan 5 akan ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Budi. (anz)

 

About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Email Subcribers

Banner Caleg DPRD Kota Palembang

Kalender

Desember 2018
S S R K J S M
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Banner PLN

Karir Pad Widget

Space Kosong

malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort