Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSPPP-SPSI) Sumatera Selatan sangat menyayangkan ketidakhadiran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel dalam rapat membahas UMP bersama Komisi I DPRD Sumsel dan Disnakertrans Sumsel, Senin (16/11/2020).

Bahkan ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati yang memimpin rapat siang itu mengaku sangat kecewa, Ia menyebut ketidakhadiran Apindo Sumsel sama saja dengan tidak menghargai DPRD Sumsel sebagai suatu lembaga.

“Surat undangan sudah diberikan, seharusnya ada konfirmasi soal ketidakhadiran, apa alasannya, kita perlu tahu, kalo tidak sepakat dengan materi pembahasaan terkait UMP itu soal nanti, yang penting konfirmasi dulu,’cetus Anita dengan nada kecewa.

Dari hasil pertemuan itu, politis partai Golkar ini mengungkapkan PD FSPPP-SPSI berkeinginan bahwa besaran UMP yang SK nya sudah diterbitkan oleh Gubernur Sumsel untuk segera direvisi dan dikembalikan pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“PD FSPPP-SPSI menuntut agar SK Gubernur tentang UMP yang mengacu pada SK menteri tenaga kerja sebesar 3,3 persen dibatalkan karena tidak sesuai dan harusnya besaran kenaikannya adalah 4,47 persen,”imbuhnya.

Maka dari itu, pihaknya akan merekomendasikan hal ini kepada Gubernur untuk segera merevisi SK yang sudah diterbitkan tadi.

Sementara itu, Ketua PD FSPPP-SPSI, Alwi Sirajuddin mengapresiasi kinerja dari DPRD Sumsel yang dinilai tanggap akan keluhan yang disampaikan pihaknya.

PD FSPPP-SPSI akan terus memperjuangkan agar UMP mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015.

“Mengapa kita mengacu pada PP itu, sebab kita ingin besaran kenaikannya mengikuti TDP, TDP regional saja sebesar 4,7 persen dan nasional sebesar 3,3 persen,”cetusnya.

Ia menilai wajar bila tuntutan buruh demikian sebab tidak semua sektor mengalami dampak dari pandemi corona, sebut saja sektor perkebunan dimana harga komoditas karet dan sawit di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) justru mulai membaik. (anz)