Viva Sumsel

 Breaking News
  • Kemenag Sumsel Serahkan Bantuan 9 Ton Beras untuk Korban Tsunami VIVA SUMSEL.COM, Kalianda – Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberi bantuan beras sebanyak sembilan ton tujuh kilogram (9007 kg) untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung...
  • Rafik Embat Isi Warung Saat Mati Lampu VIVA SUMSEL.COM, Pali – Jajaran Mapolsek Talang Ubi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan Pasal 363 KUHP, Rabu (16/01/2019) sekitar pukul 12.00 Wib. Adapun pelaku yakni, Rafik Putra...
  • Arrum Haji Pegadaian , Solusi Mudah Bagi Masyarakat Yang Ingin Naik Haji VIVA SUMSEL.COM, Palembang  – PT Pegadaian kini memberikan solusi mudah bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji dari Pegadaian. Melalui produk Arrum Haji, masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan porsi haji. Pimpinan Cabang...
  • Informa PTC Mall Promo Cashback Jutaan Rupiah VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Penawaran spesial kembali ditawarkan outlet penjualan furniture dan perlengkapan rumah tangga Informa Palembang Trade Center (PTC) Mall Palembang bagi para pelanggan setianya. Supervisor Informa PTC, Erwin,...
  • PKJSC Ancam Bakar Alfamart VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang kecil dan permainan anak-anak di Jakabaring sport city (PKJSC) menggelar aksi di Halaman kantor Gubernur Sumsel, Rabu (16/1/2018)....

Kuasa Hukum PT SBA Sebut Pemkot Tak Paham Dan Tak Patuh Aturan Hukum

Kuasa Hukum PT SBA Sebut Pemkot Tak Paham Dan Tak Patuh Aturan Hukum
Juni 23
12:04 2018

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Kuasa Hukum PT Sebangun Bumi Andalas (PT SBA), Mulyadi, menyikapi santai upaya hukum lanjutan atau Kasasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang atas kekalahannya di tingkat Banding PT TUN Medan atas Perkara Banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal di jalan Letkol Iskandar RT 028 RW 006 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atas nama Gunawati Pandarmi O.

“Prinsipnya kami sangat memaklumi statement yang disampaikan Kabag Hukum Setda Palembang terkait rencana Kasasi tersebut mungkin timbul dari ketidakpahaman dan ketidakpatuhan hukum yang bersangkutan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Repulik Indonesia,” katanya, Jumat (22/6).

Tapi meskipun demikian, ia mengatakan perkara Banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 sebagaimana dimaksud diatas tidak memenuhi syarat formil.

“Sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dan hanya dibatasi sampai dengan tingkat Banding,” ujarnya.

Dijelaskannya, upaya hukum Banding terhadap perkara aquo merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh mengingat keberlakuan objek gugatan dalam perkara aquo hanya berlaku diwilayah daerah Palembang, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang.

“(1) MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya, (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. putusan tentang praperadilan, b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan,” katanya.

Selanjutnya sambung Mulyadi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) jo (2) huruf (c) sebagaimana dimaksud diatas juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-V/2007.

“Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2008 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan dalil pemohon yang menyatakan pemberlakuan pasal itu telah menimbulkan perlakuan diskriminatif adalah tidak tepat, pembatasan kasasi dalam perkara TUN tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif, pembatasan perkara TUN yang hanya sampai tingkat banding tidak melanggar hak asasi warga negara untuk mendapat keadilan,” pungkasnya. (anz)

About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Email Subcribers

Banner Caleg DPRD Kota Palembang

Kalender

Januari 2019
S S R K J S M
« Des    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Banner PLN

Karir Pad Widget

Space Kosong

malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort