Viva Sumsel

 Breaking News

Kuasa Hukum PT SBA Sebut Pemkot Tak Paham Dan Tak Patuh Aturan Hukum

Kuasa Hukum PT SBA Sebut Pemkot Tak Paham Dan Tak Patuh Aturan Hukum
Juni 23
12:04 2018

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Kuasa Hukum PT Sebangun Bumi Andalas (PT SBA), Mulyadi, menyikapi santai upaya hukum lanjutan atau Kasasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang atas kekalahannya di tingkat Banding PT TUN Medan atas Perkara Banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal di jalan Letkol Iskandar RT 028 RW 006 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atas nama Gunawati Pandarmi O.

“Prinsipnya kami sangat memaklumi statement yang disampaikan Kabag Hukum Setda Palembang terkait rencana Kasasi tersebut mungkin timbul dari ketidakpahaman dan ketidakpatuhan hukum yang bersangkutan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Repulik Indonesia,” katanya, Jumat (22/6).

Tapi meskipun demikian, ia mengatakan perkara Banding Nomor 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn atas Perkara Nomor 58/G/2017/Ptun-Plg dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Iizin Walikota Palembang Nomor :640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 sebagaimana dimaksud diatas tidak memenuhi syarat formil.

“Sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dan hanya dibatasi sampai dengan tingkat Banding,” ujarnya.

Dijelaskannya, upaya hukum Banding terhadap perkara aquo merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh mengingat keberlakuan objek gugatan dalam perkara aquo hanya berlaku diwilayah daerah Palembang, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang.

“(1) MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya, (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. putusan tentang praperadilan, b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan,” katanya.

Selanjutnya sambung Mulyadi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) jo (2) huruf (c) sebagaimana dimaksud diatas juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-V/2007.

“Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2008 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan dalil pemohon yang menyatakan pemberlakuan pasal itu telah menimbulkan perlakuan diskriminatif adalah tidak tepat, pembatasan kasasi dalam perkara TUN tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif, pembatasan perkara TUN yang hanya sampai tingkat banding tidak melanggar hak asasi warga negara untuk mendapat keadilan,” pungkasnya. (anz)

About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Email Subcribers

Banner HUT RI

Kalender

September 2018
S S R K J S M
« Agu    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Banner PLN

Banner HUT RI

Karir Pad Widget

malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort