Viva Sumsel

 Breaking News
  • Sama – Sama Nomor Satu, Pendukung Herman Deru Tidak Ragu Menangkan Jokowi-Ma’ruf di Sumsel. VIVA SUMSEL.COM, Belitang – Meski pelaksanaan pilpres masih sekitar 7 bulan ke depan, aura persaingan dan semangat pertempuran terlihat antusias khususnya di daerah-daerah yang baru saja menggelar pilkada. Hal itu...
  • Erick Thohir Setuju Beli 60 Persen Saham Sriwijaya FC VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Pengusaha sekaligus pemilik Mahaka Grup Erick Thohir tertarik menanamkan modalnya di Sriwijaya FC. Bahkan  Erick Thohir disebut telah setuju untuk membeli 60 persen saham tim berjuluk Laskar...
  • Panitia Reuni Akbar SMANLI Gelar Khitanan Massal VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Gerakan Wanita Muslimah Indonesia Cabang Palembang bekerjasama dengan panitia reuni akbar SMAN 5 (SMANLI) menggelar kegiatan sosial khitanan massal di aula SMANLI Palembang jalan R.E Martadinata...
  • Oppo Perkenalkan Perangkat F9 di Palembang VIVA SUMSEL.COM, Palembang – telah mengadakan sesi penjualan perdana secara serentak diseluruh Indonesia pada 31 Agustus yang lalu, kini OPPO memperkenalkan perangkat F9 di kota Palembang. Selain memperkenalkan perangkat F9,...
  • Desa Karang Raja Gelar Lemang Bersama VIVA SUMSEL.COM, Muara Enim- Warga desa Karang Raja kecamatan Muara Enim adakan pembuatan lemang bersama dalam satu kampung, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan Muharram. Rabu (19/9/2018) Pembuatan lemang...

NCW Minta Kejati Bentuk TPF Usut Tuntas Kasus Dugaan KKN DPRD Lahat

NCW Minta Kejati Bentuk TPF Usut Tuntas Kasus Dugaan KKN DPRD Lahat
Mei 15
22:34 2018

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Berdasarkan temuan NGO – NCW berdasarkan data dan investigasi, Dodo Arman mengungkapkan adanya dugaan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan dana fiktif di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 5.765.970.998.

Hal ini berdasarkan pada pengakuan Hj Sri Purwaningsih selaku bendahara yang semula dia menolak perintah atasannya, dikarenakan dana tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebab kegiatan di DPRD Kabupaten Lahat sudah tidak ada lagi alias tutup buku akhir tahun.

“Akan tetapi Hj Sri Purwaningsih, selaku bawahan dipaksa oleh atasannya untuk mengambil uang tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat,” ujarnya di Kantor Kejati, (14/5).

Dodo mengungkapkan, pada 17 Desember 2014, uang ditransfer ke rekening DPRD sebesar Rp 5,7 miliar. Awalnya KPPKAD menolak keras permintaan tersebut, namun karena dipaksa oleh pihak Sekretariat DPRD Lahat akhirnya dengan sangat terpaksa mentransfer dana tersebut ke rekening Sekretariat DPRD pada 17 Desember 2014 dengan 4 kali transfer.

“Berkaitan hal tersebut diatas NCW menduga tentang indikasi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta gratifikasi. Dikarenakan surat perintah pencairan dana pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 900/021/SPM-Nihil/15.07/1.20.4.1/2014 yang dikuasakan kepada Hj Sri Purwaningsih dapat direalisasikan,” urainya.

Lanjut Dodo, oleh sebab itu NCW melaporkan ke Kejati Palembang agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya laporan pengaduan awal penemuan indikasi dugaan kerugian keuangan negara dari hasil investigasi secara tuntas tanpa tebang pilih bagi oknum yang terkait kegiatan ini dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu pihaknya meminta Kejati membentuk Tim Pencari Fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya.

“Segera memanggil dan memeriksa Hj Sri Purwaningsih selaku pemberi keterangan, memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Lahat,Sekwan DPRD Lahat dan Kepala DPPKAD Kabupaten Lahat,” paparnya.

Asisten Pidsus Agnes Triani melalui Kasi Penyidikan Hendri Yanto mengungkapkan, kalau sebelumnya laporan dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat pernah dilakukan pada 2014 oleh ormas lain, maka pihaknya akan mencari dahulu berkasnya. “Dokumennyo nak dicari dulu, dipanggil dulu timnyo,” katanya.

Ketika ditanya proses penyelidikan, Hendri menuturkan,  penyelidikannya belum tau berapa lama. Karena harus dihitung oleh BPKP berapa kerugian negara,” tukasnya. (DNK)

About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Email Subcribers

Banner HUT RI

Kalender

September 2018
S S R K J S M
« Agu    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Banner PLN

Banner HUT RI

Karir Pad Widget

malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort