Viva Sumsel

 Breaking News
  • SO Kecewa TKD Sumsel Belum Kompak VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Rapat konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumsel Koalisi Indonesia Kerja Jokowi – Ma’aruf tidak dihadiri oleh beberapa ketua parpol pengusung, Ketidakhadiran sejumlah petinggi parpol itu membuat...
  • Satu Bulan Karantina Hafal 2 Juz VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Kakanwil Kemenag Sumsel HM Alfajri Zabidi, MM,M.Pd.I didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Sumsel Hj.Ekawati Alfajri, SE mewisida sebanyak 40 santri rumah Tahfidz Ash-Sholihin binaan Kanwil...
  • Hondamu Mogok Saat Banjir, Hubungi 08117878808 VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Hujan yang melanda kota Palembang selama satu malam penuh membuat 17 kecamatan yang ada di kota ini terendam banjir, selasa (13/11/2018). Banjir terjadi diseluruh titik kota...
  • Unitas Palembang Gelar Dialog Kepahlawanan dan Lomba Karya Sastra Puisi VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Universitas Tamansiswa Palembang menggelar dialog kepahlawanan dengan tema “Nilai-Nilai Kepahlawanan Merupakan Sumber Kekuatan Pemersatu Bangsa”, Rabu, (14/11/18) Acara yang diselenggarakan di...
  • Indosat Ooredoo Kembali Canangkan Program Transformasi People VIVA SUMSEL.COM,  Palembang – Kompetisi industri telekomunikasi semakin dinamis seiring dengan era layanan sms dan suara terus menurun digantikan dengan kompetisi di layanan data karena tren digital yang masuk ke...

NCW Minta Kejati Bentuk TPF Usut Tuntas Kasus Dugaan KKN DPRD Lahat

NCW Minta Kejati Bentuk TPF Usut Tuntas Kasus Dugaan KKN DPRD Lahat
Mei 15
22:34 2018

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Berdasarkan temuan NGO – NCW berdasarkan data dan investigasi, Dodo Arman mengungkapkan adanya dugaan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan dana fiktif di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 5.765.970.998.

Hal ini berdasarkan pada pengakuan Hj Sri Purwaningsih selaku bendahara yang semula dia menolak perintah atasannya, dikarenakan dana tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebab kegiatan di DPRD Kabupaten Lahat sudah tidak ada lagi alias tutup buku akhir tahun.

“Akan tetapi Hj Sri Purwaningsih, selaku bawahan dipaksa oleh atasannya untuk mengambil uang tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat,” ujarnya di Kantor Kejati, (14/5).

Dodo mengungkapkan, pada 17 Desember 2014, uang ditransfer ke rekening DPRD sebesar Rp 5,7 miliar. Awalnya KPPKAD menolak keras permintaan tersebut, namun karena dipaksa oleh pihak Sekretariat DPRD Lahat akhirnya dengan sangat terpaksa mentransfer dana tersebut ke rekening Sekretariat DPRD pada 17 Desember 2014 dengan 4 kali transfer.

“Berkaitan hal tersebut diatas NCW menduga tentang indikasi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta gratifikasi. Dikarenakan surat perintah pencairan dana pemerintah Kabupaten Lahat Nomor 900/021/SPM-Nihil/15.07/1.20.4.1/2014 yang dikuasakan kepada Hj Sri Purwaningsih dapat direalisasikan,” urainya.

Lanjut Dodo, oleh sebab itu NCW melaporkan ke Kejati Palembang agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya laporan pengaduan awal penemuan indikasi dugaan kerugian keuangan negara dari hasil investigasi secara tuntas tanpa tebang pilih bagi oknum yang terkait kegiatan ini dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu pihaknya meminta Kejati membentuk Tim Pencari Fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya.

“Segera memanggil dan memeriksa Hj Sri Purwaningsih selaku pemberi keterangan, memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Lahat,Sekwan DPRD Lahat dan Kepala DPPKAD Kabupaten Lahat,” paparnya.

Asisten Pidsus Agnes Triani melalui Kasi Penyidikan Hendri Yanto mengungkapkan, kalau sebelumnya laporan dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat pernah dilakukan pada 2014 oleh ormas lain, maka pihaknya akan mencari dahulu berkasnya. “Dokumennyo nak dicari dulu, dipanggil dulu timnyo,” katanya.

Ketika ditanya proses penyelidikan, Hendri menuturkan,  penyelidikannya belum tau berapa lama. Karena harus dihitung oleh BPKP berapa kerugian negara,” tukasnya. (DNK)

About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Email Subcribers

Banner Caleg DPRD Kota Palembang

Kalender

November 2018
S S R K J S M
« Okt    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Banner PLN

Karir Pad Widget

Space Kosong

malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort