Viva Sumsel

Viva Sumsel.com – Palembang, Ketidakharmonisan hubungan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akhirnya membuat Sekda Kota Palembang, Ucok Hidayat harus lepas dari jabatannya, lepasnya jabatan tersebut bukan pencopotan melainkan pergantian jabatan yang diusulkan oleh Walikota Palembang, Harnojoyo.

“Wako telah mengajukan usul kepada Pemerintah Provinsi agar Sekda diganti, mengenai alasannya macam-macam, untuk lebih jelasnya tanya saja Wako,” ujar Alex, Selasa (10/5).

Alex memang tidak memungkiri jika salah satu alasan digantinya Ucok Hidayat karena adanya ketidak harmonisan ditubuh Pemkot mulai ditingkat SKPD hingga Camat. Selanjutnya, Ucok Hidayat dimutasikan sebagai PNS fungsional di Pemprov Sumsel. Sementara jabatan Sekda diisi oleh Kepala BKD, Kurniawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda.

“Harnojoyo sudah menunjuk Plt yakni Kurniawan, jabatan definitif Sekda  harus melalui mekanisme UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yakni melalui lelang jabatan terbuka,” imbuhnya.

Kabag Humas Pemkot Palembang, Akhmad Mustain membenarkan bahwa Surat Keputusan (SK) Walikota terkait penunjukan Plt Sekda kepada Kurniawan telah ditandantangani. Sementara itu, Ucok Hidayat yang semula menduduki Sekda Kota Palembang dimutasi ke Pemprov.

“Sekarang posisi Plt Sekda di jabat Kurniawan, menganai jabatan Sekda deinitif harus melalui mekanisme lelang jabatan yang kemungkinan waktunya usai lebaran bersamaan dengan lelang jabatan asisten IV dan Sekretaris Dewan,” terangnya.

Ketika dikonfirmasi, Ucok Hidayat tak membatah bahwa dirinya telah dipecat dari jabatan Sekda, Ia juga tidak menyesali apa yang telah terjadi karena baginya jabatan adalah amanah yang kapan saja ditarik atau dihilangkan.

Mantan Kepala Dinas Tata Kota ini menerangkan pemecatan atas dirinya karena dianggap tidak bisa bekerjasama dengan Walikota, tudingan–tudingan itu makin kencang terasa dan puncaknya terjadi saat 25 pejabat Pemkot mendatangi Pemprov yang meminta Sekda Pemkot segera diganti.

“Yang jelas saya sudah bekerja sesuai prosedur namun nyatanya saya dianggap tidak bisa bekerjasama dengan Wako dan dituding menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya (anz)