Viva Sumsel

 Breaking News
  • Kanwil Kemenag Targetkan Kontingen KSM Sumsel Masuk Lima Besar VIVA SUMSEL.COM, Manado –  Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumsel H. Khusrin mewakili Kakanwil menghadiri Pembukaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Tahun 2019 di Hotel Novotel, Manado, Sulawesi...
  • Pemprov Sumsel Peringatkan Mantan Pejabat Kembalikan Aset VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Pemerintah (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan penertiban aset aset miliknya termasuk kendaraan dinas yang sampai saat ini masih dipakai sejumlah mantan pejabat. Staf Khusus Gubernur...
  • Kakanwil Lepas Keberangkatan Kontingen KSM Sumsel VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Kakanwil Kemenag Sumsel HM. Alfajri Zabidi melepas keberangkatan kontingen Sumsel yang akan berlaga pada Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Tahun 2019 di Manado, Sulawesi Utara....
  • Gubernur Serahkan SK Plt Bupati Muara Enim VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel),  H Herman Deru SH MM serahkan SK Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Muara Enim Kepada H Juarsah SH yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana...
  • Kabut Asap Sumatera Ancam Formula 1 GP Singapura VIVA SUMSEL.COM,  Singapura – tahun ini termasuk yang terburuk dalam tiga tahun terakhir. Kondisi makin buruk karena Indonesia mengalami musim kemarau berkepanjangan. “Ada kemunduran dalam kondisi udara di Singapura akhir...

Serikat Rakyat Miskin Indonesia Menolak Kenaikan Iuran BPJS

Serikat Rakyat Miskin Indonesia Menolak Kenaikan Iuran BPJS
September 04
22:32 2019

VIVA SUMSEL.COM, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa, menyatakan bahwasanya Program Jaminan Kesehatan Nasional sejak awal sudah bermasalah.

Layanan jaminan sosial kesehatan seharusnya dikelola penuh oleh kementerian kesehatan (baca: Negara), bukan model asuransi yang jelas-jelas mencari keuntungan.

“Jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional bukan program yang baru. Sebelum program JKN, ada program ASKESKIN yang pelaksanaanya dilakukan oleh Asuransi Kesehatan atau ASKES,” ungkapnya saat Konfrensi Pers usai aksi di Jakarta (04/09).

Kemudian, karena ada kasus korupsi berdasarkan temuan Kemenkes di masa Menkes Ibu Siti Fadilah Supari, diganti lagi menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Kemudian berubah lagi di tahun 2014 menjadi JKN dibawah pengelolaan asuransi besar seperi, ASKES dan JAMSOSTEK.

Tetapi ternyata program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan mengalami masalah defisit. Tidak tanggung-tanggung, defisit BPJS Kesehatan sampai akhir agustus 2019 mencapai 14 Triliun, bahkan diprediksi akan mencapai 32,84 Triliun. Inilah alasan utama pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi PBI maupun peserta Mandiri. Defisit ini tidak terjadi sekali tetapi berkali-kali.

“Berikut data yang kami himpun dari media, 2014 3,3 trilyun, 2015 5,7 trilyun, 2016 9,7 trilyun, 2017 9,75 trilyun, 2018 16,5 trilyun, 2019 Prediksi 32,84 trilyun,”imbuhnya.

Jika melihat data di atas maka defisit terjadi setiap tahun sejak program ini dilaksanakan.

Lanjut Wahida, pemerintah telah melakukan upaya Penyertaan Modal Negara sejak tahun 2015 sebesar 5 Triliun, pada tahun 2016 sebesar 6,9 T, lalu ditahun 2017 sebesar 3,7 T, dan setahun yang lalu di 2018 sebesar 10,25 T, jumlah yang sangat menakjubkan.

Pertanyaannya kemudian, apakah cukup langkah yang dilakukan pemerintah dengan terus menerus menyuntikkan modal bagi BPJS tanpa ada upaya audit dan evaluasi terhadap kinerja BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program?

Defisit BPJS Kesehatan seharusnya tidak lagi menjadi beban APBN, yang juga selalu defisit dan selalu ditalangi dengan Hutang Luar Negeri. Sebab, ini akan menjadi malapetaka bom waktu di kemudian hari. Sudah saatnya bagi pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem BPJS dan melakukan audit keuangan secara menyeluruh, mulai dari tingkat layanan faskes hingga pada tindakan rujukan.

Jika belajar dari program JAMKESMAS yang anggarannya tidak lebih dari 8,6 T di tahun 2014, yang malah terdapat dana sisa yang dikembalikan pada kas Negara, maka seharusnya sistem Jaminan Kesehatan saat ini menjadi jauh lebih baik, bukan malah menjadi lebih buruk, bahkan memberikan beban tambahan pada APBN kita setiap tahunnya.

Ironisnya, ketika BPJS mengalami defisit, Direksi dan Dewan Pengawasnya justru menikmati kenaikan gaji dua kali lipat. Lebih parah lagi, bukannya mengevaluasi program BPJS dan mengaudit lembaganya, pemerintah justru mengalihkan beban defisit itu ke rakyat (peserta mandiri) dan APBN.

Selain itu, setiap defisit BPJS selalu disertai pengurangan jenis layanan perawatan. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses pengobatan jenis tertentu. Sementara upaya perbaikan layanan kita masih jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain, seperti negara-negara tetangga maupun negeri miskin seperti Kuba.

Wahida menambahkan, Konstitusi kita menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap Warga Negara. Karena itu, tidak boleh ada satu pun Warga Negara yang terintangi haknya mendapat layanan kesehatan hanya karena faktor biaya dan lain-lain.

Oleh karena itu, kami dari Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Tolak Kenaikan Iuran PBJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

2. Evaluasi Sistem BPJS

3. Audit Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional

4. Tolak Sistem Layanan Kesehatan Berasuransi

5. Kembalikan Sistem Jaminan Kesehatan pada Program JAMKESMAS yang dikelola langsung oleh negara. (DNK/Ril)

About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Email Subcribers

Kalender

September 2019
S S R K J S M
« Agu    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Karir Pad Widget

BANNER UCAPAN IDUL ADHA DAN HUT RI

malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort