Viva Sumsel

 Breaking News
  • Wabub Juarsah Resmi Buka Pagelaran Hari Santri Ke 2 VIVA SUMSEL.COM, Muara Enim – Hari santri nasional di Kabupaten Muara Enim diperingati meriah dengan menggelar Istiqhosa dan Pawai Santri yang star dari Ponpes Darussa’adah dan finis dilapangan merdeka Muara...
  • Tinggal 9 Hari Lagi, Imunisasi MR Baru Capai 52 Persen VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Sebagai bentuk komitmen dalam pengendalian agar masyarakat terhindar dari penyakit campak dan rubella, Pemerintah Kota Palembang perpanjang pelaksanaan Imunisasi Masal Measles Rubella (MR), hingga 31 Oktober...
  • Wabub Juarsah Tutup Diklat Banser NU Angkatan Pertama VIVA SUMSEL.COM, Muara Enim  – Wakil Bupati Muara Enim H Juarsah SH, menutup secara resmi kegiatan Diklat Terpadu Dasar (DTD) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ke I tahun 2018, Minggu (21/10/2018) ...
  • 15000 Santri Meriahkan Pawai Ta’arruf VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Sebanyak 15000 santriwan dan santriwati meramaikan kegiatan pawai ta’arruf yang dikemas dalam kegiatan jalan santai kirab santri. Kegiatan yang dikoordinir oleh kementerian agama kota palembang tersebut...
  • The 1O1 Palembang Rajawali Kembali Adakan THE 1O1 Blood For You VIVA SUMSEL.COM, Palembang – THE 1O1 Palembang Rajawali yang terletak di jalan Rajawali No.18, 9 Ilir, Ilir Tim. III, Kota Palembang kembali menggelar kegiatan sosial yaitu donor darah yang bekerjasama...

Tuntaskan Program 35.000 MW PLN Gandeng Bidang Datun Kejagung

Tuntaskan Program 35.000 MW PLN Gandeng Bidang Datun Kejagung
April 12
14:21 2018

VIVA SUMSEL.COM, Nusa Dua – PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/04/2018).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A., yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

“Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi,” lanjut Rini.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

“Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan,” ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan bahwa untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan Basir.

Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan.

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan “peran PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan”

Lebih lanjut H.M. Prasetyo mengatakan bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, maka keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule”, tambah Jaksa Agung RI tersebut. (rel/anz)

 

 

About Author

redaksi Viva Sumsel

redaksi Viva Sumsel

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Email Subcribers

Banner Caleg DPRD Kota Palembang

Kalender

Oktober 2018
S S R K J S M
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Banner PLN

Karir Pad Widget

malatya escort porno izle mersin escort elazig escort erzurum escort sivas escort porno izle porno izle sikiş izle malatya escort mersin escort elazığ escort