Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM,Palembang – Untuk menghindari penyelewengan dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membentuk diskusi nasional dengan forum Merdeka Barat 9. Kegiatan ini dilaksanakan di Griya Agung Sumsel, Senin (4/2).

Siti Meiningsih selaku Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kominfo mengatakan,  bersandar pada data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,14%) dan berada di atas rata nasional (5,17%) (BPS, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumatera Selatan berkembang cukup baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat karena diadakannya berbagai event internasional termasuk Asian Games 2018.

Tidak hanya itu, berbagai program & bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu lndonesia Pintar (KIP), serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (Kemendes).

“Dana Desa adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera. Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, terjadi pengurangan desa tertinggal dan tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (BPS, 2018),” ujarnya.

Siti menjelaskan,  hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka ketensolaslan, membangun embung, irigasi, serta pasar dan BUMDES untuk meningkatkan produkliwtas masyarakat desa, serta drainase, saluran air bersih, Polindes, dan MCK untuk memngkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping desa.

Kendati demikian,  lanjut Siti,  harus diakui, bahwa berbagai program yang dilakukan dan indkator makro pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah pertama di Sumsel, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi khususnya di desa. Tren angka kemiskinan di Sumsel pun walaupun mengalami penurunan tetapi masih belum signifikan.

Siti menerangkan,  Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi Dana Desa tahap III baru tersalur pada empat kabupaten/kota di provinsi itu. Keempat kabupaten yang telah mendapat kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin, Muara  Enim, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih. Masih kecilnya kucuran di tahap lII ini karena sebagian besar desa belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana di tahap II lalu, tukasnya.

Sementara itu,  Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya melihat pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejehtarakan masyarakat desa dengan menyalurkan dana desa awalnya Rp 20,67 triliun, dan Dana 82,72 persen yang terserap.  Namun komitmen presiden tidak berkurang, bahkan Pemerintah terus menaikkan dana desa.

“Dana desa ini untuk membangunan desa Jumlah 74.957 desa di indonesia. Dana desa dikucurkan,  karena lemahnya infrastrktur di pedesaan. Lemahnya  sarana sosial dasar,  sehingga untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Anwar menjelaskan,  Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang perubahan atas permendesa no 22 Tahun 2016. Perubahan ini menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa salah satunya yakni Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidangPembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sampai saat ini,  lanjut Anwar,  dana desa telah membangun sekitar 191 ribu kilometer jalan desa. Ini bukti konkrit aktivitas ekonomi di desa. Selain itu, selama 4 tahun dana desa telah membangun 8983 unit pasar desa. Kemudian,  dibangun 24.820 posyandu untuk mengurangi gizi buruk.  Terkait MCK, pelayanan sosial dasar kurang perhatian tapi sangat penting.  Berbagai penyakit masyarakat,  buruknya fungsi MCK. Dengan adanya dana desa dibangun  242.587 unit MCK.

“Jika desa dibangun,  kesempatan orang di desa bekerja lebih lama,  arus urbanisasi bisa diturunkan.  Kedepan dari dana desa,  didorong untuk Badan Usaha Desa (Bumdes). Tenaga kerja yang terserap hampir 1 juta,” urainya.

“Ada Bumdes memanfaatkan dana desa, dalam 3 bulan omset 500 juta rupiah. Bahkan ada Bumdes yang meraih omset Rp 1 miliar.  Ini untuk menjadikan desa mandiri. Selama 4 tahun perjalanan dana desa,  ini meningkatkan kreativitas desa. Kategori desa ada tiga yakni desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Dengan adanya dana desa,  terdapat 6880 desa teringgal menjadi desa berkembang,” papanya.

“Kita ada Satgas dana desa,  kalau ada penyelewengan. Hubungi nomor 1500040 informasikan penyelewenangan dana desa,” tambahnya.

Sementara itu,  Rektor Unsri Anis Saggaf mengatakan, dengan adanya dana desa, masalah desa seperti sarana dan prasaran,  iptek dan lainnya ini sudah mulai terurai.

Pembedayaan masyarakat,  perlu kebijakan yang berpihak ke masyarakat.

Wagub Sumsel Mawardi Yahya mengatakan,  kemiskinan di Sumsel masih 12,8 persen. Padahal ada dana desa.

“Dalam pengelolaan dana desa adalah padat karya diutamakan. Kami sudah berkomitmen mengurangi kemisikinan satu digit atau sekitar 3 persen. Menurunkan kemiskinan itu tidak gampang,” ucapnya.

Menurutnya,  di sumsel yang menikmati ekonomi itu golongan menengah keatas.

“Setelah dievalusi daerah pertanian itu lebih baik perekonomiannya.  Namun daerah yang banyak migas justru miskin. Pimpinan HDMY,  kami mengurangi internasional.  Anggaran 2019 kami arahkan ke infrastktur ke desa desa. 2019 dana infrastktur hampir Rp 1,5 triliun. Bahkan,  kita akan bantu kabupaten dan kota dengan total anggaran Rp 500 miliar untuk infrastkruktur,” pungkasnya. (DNK)