Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Prabumulih – Pekerja Harian Lepas (PHL) sopir Mobil pengantar jenazah, Tirta membantah keras pernyataan Pj Walikota Prabumulih di salah satu media online yang menyatakan dirinya tidak bersedia mengantar jenazah warga, Rabu (13/6) karena almarhum atau keluarganya tidak mendukung Pasangan calon (Paslon).

Saat dihubungi melalui ponselnya,  Kamis (14/6) Tirta menceritakan, sepulang mengantar jenazah ke Tanjung Raman dirinya dihubungi Dedi sopir mobil jenazah lain via telpon memintanya mengantar minuman mineral ke rumah duka di Karang Raja III,  oleh karena ada petugas lain yang khusus mengantar air mineral dirinya meminta dikoordinasikan dulu dengan petugas tersebut biar tidak salah pengertian.

Tirta menambahkan, tidak lama berselang ponsel Dedi kembali menelponnya menanyakan kunci mobil jenazah yang biasa digunakannya dan dijawab ada di starter mobil, kemudian terdengar suara “Kamu bicara dengan siapa ? kamu saya pecat,”

“Ketika Dedi menelpon untuk kedua kalinya saya tidak menyangka jika yang berbicara adalah Pj Walikota Richard Cahyadi yang tanpa penjelasan apapun sebelumnya langsung memecat saya, apalagi menurut berita saya dipecat karena membeda – bedakan pelayanan terhadap ahli musibah,” tambahnya.

Ditegaskan Tirta,  tidak benar jika dirinya membeda-bedakan pelayanan mengantar jenazah dengan alasan yang sifatnya politik,  terlebih lagi dikarenakan almarhum semasa hidup atau keluarga yang ditinggalkan bukan pendukung Paslon seperti pernyataan Pj Richard Cahyadi di salah satu media online.

“Bahkan saya sanggup diperdengarkan rekaman dari telkomsel untuk membuktikan bahwa saya tidak pernah berbicara ditelpon sebagaimana yang dituduhkan Pj Richard Cahyadi, sudah lebih dari 5 tahun bertugas mengantar jenazah dan saya tidak pernah menolak bahkan untuk jenazah non Muslim sekalipun,” tegasnya.

Tokoh Pemuda yang juga Ketua Relawan Demokrasi (Reaksi), Riko Hendriansyah, ST saat dimintai komentarnya menyayangkan putusan Pj Richard Cahyadi yang melakukan pemecatan terhadap PHL hanya dengan melalui sambungan telephone tanpa proses klarifikasi sebelumnya.

“Meskipun hanya sebagai Pekerja,  PHL adalah juga manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, PHL juga punya tanggung jawab terhadap anak, istri dan keluarganya yang harus diberi nafkah,  setidaknya dengan memecat PHL tersebut Pj Richard Cahyadi telah menambah deretan pengangguran di Prabumulih,” ujarnya.

Riko Hendriansyah menilai, seorang pemimpin idealnya mengambil sebuah keputusan dengan pertimbangan yang matang, pemecatan terhadap PHL seyogyanya dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dan teguran keras dengan arahan, jika memang masih membandel barulah dilakukan pemutusan hubungan kerja.

“Tidak semestinya seorang Pemimpin apalagi lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) melakukan pemecatan hanya dengan melalui ponsel, tindakan tersebut sangat arogan dan semena-mena,” nilainya.

Sebagaimana dikutip dari media online kabarakyatsumsel.com, Pj Walikota Prabumulih memecat salah satu PHL sopir pengantar jenazah lantaran menolak mengatar jenazah warga Jalan Gotong Royong RT 07 RW 03 Karang Raja III, Kecamatan Prabumulih Timur.

Disebutkan bahwa Tirta menolak mengantarkan jenazah Hj. Marsimah karena bukan pendukung salah satu pasangan calon tunggal Pemilihan Walikota Prabumulih. (anz)