Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, PALEMBANG – Sebagai kontribusi nyata dalam perluasan implementasi digital dan meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan agenda strategis G20, serta membangun optimisme dalam mendukung keterlibatan Presidensi G20 Indonesia, Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya  menyelenggarakan kegiatan side event Presidensi G20 Leaders Talk : Digitalization on Payment System yang dirangkaikan dengan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) Sumatera Selatan bertajuk “Digital Kito Galo”. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid pada 10 Juni 2022, yakni secara offline di Hotel Aryaduta Palembang dan secara online melalui platform Zoom Meeting.

Sebelum agenda Leaders Talk berlangsung, dilaksanakan terlebih dahulu kegiatan pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja, menggantikan pimpinan sebelumnya, Hari Widodo. Dalam kegiatan ini, hadir Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, S.H.M.M, Anggota Komisi XI DPR RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir, pimpinan Bank Indonesia baik tingkat pusat maupun Kantor Perwakilan, dan berbagai pimpinan perbankan, serta instansi vertikal lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, hadir juga sebagai narasumber Leaders Talk yakni Ketua Umum Kadin Indonesia, Mohammad Arsjad Rasyid Prabu Mangkuningrat, Ketua Komite Sistem Pembayaran Ritel Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Abraham Josef A., dan akademisi sekaligus anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Muhammad Edhie Purnawan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa salah satu agenda penting finance track dalam presidensi Indonesia di G20 adalah peran Indonesia sebagai bagian dari inisiatif global untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran yang makin penting bagi perekonomian global di masa depan.

“Untuk itu, terdapat tiga hal utama yang digagas Indonesia selama presidensi G20 terkait digitalisasi sistem pembayaran,”ujar Dody Budi Waluyo.

Pertama, mendorong dan memperluas kerja sama digitalisasi sistem pembayaran antarnegara (cross border payment) agar makin mudah, cepat, murah, dan tentunya aman.

Kedua, kerja sama untuk membangun prinsip dan kaidah yang penting dalam pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC), di mana ke depan, CBDC merupakan suatu keniscayaan karena memiliki banyak potensi untuk mendukung kepentingan publik di era uang digital.

Dan yang ketiga adalah digitalisasi sistem pembayaran untuk makin mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, dengan sasaran khusus bagi kelompok UMKM, kaum muda (milenial), dan perempuan.

“Dengan agenda dan gagasan Indonesia untuk digitalisasi sistem pembayaran ini diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global pada umumnya dan Indonesia pada khususnya yang lebih kuat, berkelanjutan, serta inklusif,”imbuhnya.

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, SH.M.M., menyampaikan dalam sambutannya bahwa digitalisasi merupakan salah satu modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Untuk itu, beliau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan guna meningkatkan digitalisasi.

“Salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam mendorong digitalisasi adalah dari sisi infrastruktur dan konektivitas jaringan telekomunikasi yang harus terus dioptimalkan sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas di berbagai wilayah Sumatera Selatan,”kata Herman Deru.

Sementara itu, Ketua Komite Sistem Pembayaran Ritel Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Abraham Josef A. menyampaikan apresiasi atas perkembangan digitalisasi di Sumatera Selatan.

Hal ini antara lain terlihat dari telah dibentuknya 18 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta peningkatan jumlah merchant dan transaksi QRIS di Provinsi Sumatera Selatan yang terus mengalami peningkatan, yakni mencapai 395.173 merchant hingga akhir bulan Maret 2022.

Total nilai transaksi melalui QRIS di Sumatera Selatan pada 2021 mencapai Rp363,98 miliar dengan 5,52 juta transaksi dan periode 2022 (Januari – Februari) mencapai Rp106,35 miliar dengan 1,15 juta transaksi.

“Kedepan, ASPI menilai bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperkuat kembali yakni kolaborasi antar stakeholders  lintas institusi guna meningkatkan penetrasi sistem pembayaran secara digital, dan meningkatkan interkonektivitas dan interoperabilitas intrumen sistem pembayaran,”ucapnya.

Akademisi sekaligus anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Muhammad Edhie Purnawan, dalam paparannya menyampaikan bahwa G20 merupakan forum yang strategis yang ditujukan untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan negara, tidak terkecuali permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan.

Beliau berharap semoga pada presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 ini bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang dapat mendukung peningkatan ekonomi digital, termasuk digitalisasi sistem pembayaran.

Beliau mendorong agar Bank Indonesia maupun pemerintah dapat terus berinovasi meningkatkan inovasi dalam digitalisasi sistem pembayaran, termasuk juga dalam digitalisasi moneter dan makroprudensial. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa integrasi dan kolaborasi mutlak dilakukan guna mendorong peningkatan digitalisasi di Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan pada sambutannya bahwa terdapat tiga agenda penting dalam pembukaan FEKDI Sumatera Selatan ini yakni i) Deklarasi integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka mendorong elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah yang lebih cepat dan mudah, ii) Perwujudan Pasar SIAP QRIS pada 7 pasar tradisional di Sumatera Selatan yang telah mengimplementasikan sarana pembayaran QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah pembeli dan penjual di pasar dalam bertransaksi, antara lain Pasar km 5, Pasar 10 Ulu, dan Pasar Bukit Kecil,  iii) komitmen dari BPD Sumsel Babel untuk menyediakan layanan Open Application Programming Interface (API) dan Virtual Account guna menjawab tantangan efisiensi sistem pembayaran ke depan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan senantiasa mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital di daerah. Hal ini salah satunya tercermin dari upaya bersama dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan tujuan mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi nontunai melalui berbagai instrumen dan kanal pembayaran elektronik.

“Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Provinsi Sumatera Selatan pun berjalan dengan baik,”ujar Erwin menyampaikan.

Pada Triwulan IV 2021. kata Erwin telah terdapat 4 Pemda dengan status digital, 12 status maju, dan 2 status berkembang. Tentunya ini tidak terlepas dari kontribusi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang selalu giat mendorong percepatan elektronifikasi melalui koordinasi dengan berbagai stakeholders, mulai dari OPD terkait, perbankan, hingga sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan kanal digital dapat optimal sekaligus mendorong perubahan kultur masyarakat.

Sebagai informasi, selain Leaders Talk dan opening ceremony FEKDI, terdapat berbagai rangkaian kegiatan Side Event Presidensi G20 lainnya di Sumatera Selatan antara lain Bincang Digitalisasi bersama Perbankan, Media, Pelaku Usaha dan Mahasiswa (9/6), Showcase Digitalisasi Produk dan Layanan Jasa Pembayaran (10/6), Webinar Onboarding UMKM (13/6) dan Webinar Implementasi Digitalisasi Daerah (14/6).

“Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak di Sumatera Selatan dalam implementasi digitalisasi sistem pembayaran yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,”tutupnya. (anz)