Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, PALEMBANG – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Desember 2024 mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm).

Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat meningkat menjadi sebesar 1,20% (yoy) dari bulan sebelumnya (0,73%; yoy).

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat meningkat menjadi sebesar 1,57% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (1,55%; yoy).

5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng dengan andil pada masing-masing komoditas adalah sebesar 0,21% (mtm), 0,10% (mtm), 0,06% (mtm), 0,04% (mtm), 0,03% (mtm) secara berturut-turut (BPS, 2024).

Kenaikan harga tanaman hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit dan bawang merah sejalan dengan penurunan pasokan dari daerah sentra dikarenakan cuaca ekstrim dari fenomena La Nina yang menyebabkan pergeseran musim tanam dan panen.

Selanjutnya, kenaikan harga telur ayam ras didorong oleh salah satu komponen pakan ternak ayam, yaitu jagung yang mengalami kenaikan harga ditengah permintaan yang tinggi.

Sementara itu, tekanan harga minyak goreng berlanjut sejalan dengan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) global serta kebijakan terkait minyak goreng curah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ricky P Gozali mengatakan Inflasi Provinsi Sumatera Selatan yang terkendali merupakan upaya dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam mengendalikan inflasi melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan,

Menurutnya, keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Pelaksanaan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat masih terus dilaksanakan bersama TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

“Upaya ini diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi melalui subsidi harga, subsidi angkutan maupun subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah serentak se-Sumsel,”ujar Ricky.

Selain itu, kata Ricky menambahkan, memastikan ketersediaan pasokan pangan dilakukan melalui penandatangan Kerjasama Antar Daerah cabai dan bawang merah antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah Kabupaten Enrekang serta kegiatan monitoring rutin dan sidak pasar.

Seluruh kegiatan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari komunikasi efektif yang dijalin para pemangku kebijakan, diantaranya melalui pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara rutin, siaran pers inflasi, serta publikasi informasi jadwal penyelenggaraan pasar murah di media sosial BI dan media lainnya.

Selain itu, sambung Ricky dalam rangka merumuskan upaya pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), telah dilaksanakan Rapat Antisipasi Kenaikan Harga Menjelang Nataru pada tanggal 18 Desember 2024 bersama Pj. Gubernur Sumatera Selatan.

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat stabilitas nilai Rupiah dan transformasi ekonomi.

Hal tersebut ditempuh melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), implementasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School dan Goes to Office, dan keberlanjutan akselerasi program pengentasan kemiskinan melalui Sekretariat Bersama Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumsel.

“Sinergi antar lembaga tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi pada Tahun 2025 serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,”tutupnya.

Editor : Muhardi Aanz