Oleh : Hensyi Fitriansyah
Eks Jurnalis Pemilu
Di atas perairan Banyuasin yang diselimuti kabut pagi, sebuah perahu ketinting membelah gelombang Sungai Musi.
Di dalamnya, beberapa kotak suara alumunium terbungkus terpal kedap air diikat kencang. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memeluk erat logistik tersebut demi memastikan warga di wilayah perairan dan dusun terisolasi dapat menyalurkan hak pilihnya.
Sementara di sudut lain Sumatera Selatan, di kaki Bukit Barisan yang melingkupi Lahat, Pagar Alam, hingga OKU Selatan, petugas lain harus menempuh jalur darat berliuk dan berlumpur untuk menjangkau TPS terpencil.
Pemandangan ini bukan sekadar rutinitas teknis lima tahunan, melainkan manifes nyata dari prinsip “No One Left Behind” dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Di balik proses kolosal tersebut, berdiri kelembagaan penyelenggara pemilu yang kini menapaki usia 73 tahun: Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menilik historiografi demokrasi Indonesia, cikal bakal kelembagaan penyelenggara pemilu berakar dari pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1953 yang diketuai oleh S. Hadikusumo. PPI sukses mengarsiteki Pemilu 1955, sebuah perhelatan sejarah yang dicatat dunia sebagai salah satu pemilu paling demokratis meski diikuti oleh puluhan partai politik di tengah keterbatasan pasca-kemerdekaan.
Dinamika kelembagaan kemudian bertransformasi melewati era Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada masa Orde Baru, hingga lahirnya KPU independen pasca-Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengarungi perjalanan lebih dari tujuh dekade, pergeseran paradigma paling mendasar dari KPU terletak pada pengukuhan semangat “KPU Melayani”. Pelayanan tidak lagi dimaknai sebatas prosedur administratif birokrasi, melainkan wujud dedikasi humanis terhadap hak asasi politik rakyat.
Digitalisasi Akuntabilitas: Transformasi Layanan Berbasis Data
Dalam ekosistem demokrasi modern, integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kebebasan mencoblos di TPS, tetapi juga oleh transparansi pengelolaan data dan hasil suara. KPU menjawab tantangan era digital melalui penetapan standar pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) menjadi fondasi dalam mengonsolidasikan ratusan juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara terpusat. Di Sumatera Selatan sendiri, KPU mengelola lebih dari 6,3 juta pemilih yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Pengelolaan data raksasa berbasis bentang alam yang beragam ini membutuhkan presisi tingkat tinggi untuk menjamin tak ada warga negara berhak yang tereliminasi dari DPT.
Selanjutnya, implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menghadirkan paradigm shift dalam keterbukaan informasi. Dengan mempublikasikan formulir Model C.Hasil langsung dari TPS ke ranah publik, Sirekap memangkas potensi manipulasi suara pada proses rekapitulasi berjenjang.
Keterbukaan data ini memberi ruang bagi masyarakat, saksi, pengawas, dan media massa di Sumatera Selatan untuk melakukan audit independen secara real-time.Inklusivitas dan Pelayanan Humanis: Merangkul yang Rentan di Bumi Sriwijaya
Tolok ukur keberhasilan “KPU Melayani” terletak pada jangkauannya terhadap kelompok rentan dan marjinal. Konsep pemilu inklusif diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik yang terukur di seluruh TPS:
Aksesibilitas Pemilih Disabilitas: KPU memfasilitasi templat surat suara berhuruf Braille bagi pemilih disabilitas netra untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan DPD.
Regulasi KPU juga mewajibkan desain lokasi TPS yang ramah pengguna kursi roda (meja kotak suara maksimal tinggi 1 meter, serta tidak berundak/berparit).
Pelayanan di Lokasi Khusus: KPU mendirikan TPS Khusus di titik-titik krusial Sumatera Selatan, seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Pakjo dan Lapas Perempuan Palembang, Lapas Narkotika, hingga Rutan di kabupaten/kota), kawasan industri dan perkebunan padat pekerja, hingga kawasan kampus/pesantren.
Akses Pemilih Terisolasi dan Komunitas Lokal: Melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), KPU menyusuri pemukiman pinggir sungai, kawasan perairan Ogan Komering Ilir (OKI), hingga pemukiman peladang di dataran tinggi guna memastikan penyediaan TPS yang terjangkau.
Logistik Pemilu: Menembus Batas Geografi Perairan dan Perbukitan Sumsel
Tantangan tersulit dalam penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan adalah topografi wilayahnya yang sangat beragam—kombinasi wilayah perairan/rawa (wetland) dan pegunungan/perbukitan (highland). KPU mengelola pengadaan jutaan kotak suara, bilik suara, tinta, dan belasan juta lembar surat suara yang harus tiba di TPS tepat waktu sebelum hari pemungutan suara.
Penggunaan Sistem Informasi Logistik (Silog) memungkinkan pelacakan distribusi secara presisi. Namun, teknologi tetap membutuhkan ketangguhan manusia di lapangan. Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga KPPS berdiri sebagai garda terdepan.
Di Sumatera Selatan, kisah para petugas yang menembus terjang angin sungai dengan speedboat, memikul kotak suara menyusuri jalan setapak di tengah perkebunan sawit dan karet, hingga menerobos jalur rawan longsor di wilayah perbukitan adalah bukti nyata dedikasi. Komitmen etik ini tak tergoyahkan demi mengawal tiap lembar kertas suara milik rakyat.
Refleksi dan Tantangan: Menjaga Kepercayaan Publik (Public Trust)
Memasuki usia 73 tahun, tantangan KPU tidak semakin ringan. Penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak di Sumatera Selatan menuntut stamina kelembagaan yang prima. KPU diperhadapkan pada tiga tantangan utama:
Ancaman Disinformasi dan Isu SARA: Derasnya arus hoaks di media sosial menuntut KPU Sumsel tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga aktif melakukan edukasi pemilih dan komunikasi publik yang cepat serta responsif.
Integritas Etik Penyelenggara: Menjaga independensi, netralitas, dan profesionalisme dari tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga Panwaslu/KPPS adalah syarat mutlak guna mempertahankan public trust.
Ketahanan Sistem Siber: Seiring ketergantungan pada sistem digital (Sirekap, Sidalih, Sidakam), perlindungan infrastruktur data kritis menjadi prioritas utama pertahanan kedaulatan informasi pemilu.
Mendedikasikan Pelayanan untuk Kedaulatan Rakyat
Sejarah 73 tahun perjalanan KPU mengajarkan satu hal fundamental: pemilu bukan sekadar prosedur memilih penguasa, melainkan perayaan kedaulatan rakyat. Istilah “KPU Melayani” bukan sekadar moto penjelas pada papan nama kantor KPU di Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten/Kota, melainkan komitmen konstitusional yang diuji di setiap lembar surat suara dan di setiap jengkal tanah Bumi Sriwijaya.
Dari PPI 1953 hingga KPU hari ini, nilai-nilai dasar jujur, adil, transparan, dan berorientasi pelayanan terus dirawat. Selama KPU konsisten meletakkan pemilih sebagai subjek utama yang harus dilayani hak-hak politiknya, selama itu pula denyut demokrasi di Sumatera Selatan dan Indonesia akan tetap berdetak kuat—menjaga asa menuju masa depan bangsa yang lebih bermartabat. (***)
