Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM – Palembang ,Rapat koordinasi staf ahli Bupati/Walikota Se-Indonesia Palembang yang membahas bagaimana topoksi kinerja antara staf ahli Walikota dan asisten membawa dampak positiv bagi pejabat yang berlebel non job. Pembahasan kinerja dibidang staf ahli yang sering dipandang sebelah mata atau lahan parkir jabatan terakhir, akhirnya memiliki wadah guna disampaikan ke pemerintah pusat guna ditinjau ulang masalah penugasan di undang-undang Aparatur Sipil Negara (ANS).

Berdasarkan pandangan Walikota Jambi H. Syarif Fasha, ME membantah jika para staf ahli Bupati/ Walikota adalah pejabat yang memiliki lahan parkir jabatan atau non job. Jika diuraikan dari sisi struktur para staf ahli ini adalah pembantu Bupati atau Walikota yang memiliki keunggulan dalam kinerja serta memberikan masukan.

“Di Jambi saya memberikan banyak sekali tugas dan peran kepada mereka guna membantu serta menggerakan roda kepemerintahan, maka dari itu ketika saya baru menjabat menjadi Walikota saya langsung secara bersama belajar dan tukar pikiran kepada mereka,”jelas orang no 1 di Jambi kelahiran kota Palembang.

Ditempat yang sama, Sekertaris Kota Palembang (Sekda) H. Harobin Mustafa menagagapi bahwa ini adalah gagasan yang baik yang dilakukan oleh salah satu staf ahli Walikota kita.

“Jika kita lihat, jabatan staf ahli ini seolah-olah jabatan yang tidak popular atau tempat pejabat yang dibuang. Sebenarnya tidak seperti itu penempatanya, semua tergantung pada Walikota dan Bupati setempat bagaimana mereka kita berdayakan. Sekarang jika kita lihat mereka mau atau tidak memberikan loyalitas kepada atasan (Bupati/Walikota). Jadi melalui rakornas ini, semua staf ahli harus kita berikan pekerjaan dan optimalkan kinerjanya, masalah diberikan pekerjaan atau tidak pekerjaan itu tergantung dari Walikota atau Bupatinya,” jelas Sekda kota Palembang.

Ditambahkanya bahwa ketika pertemuan semalam diriversaid, saya meminta kepada staf ahli Menteri agar tidak dikurangi jumlah staf ahli dikota Palembang dan saya juga mengajukan untuk ditambah agar dari lima staf ahli menjadi lima.

“Jika saya menilai kinerja mereka secara menyeluruh ada yang baik dan perlu ditambah lagi kinerjanya. Saya tidak bisa menyebutkan siapa, namum dimata saya mereka sudah bekerja,”katanya saat menghadiri forum Rapat koordinasi staf ahli Bupati/Walikota Se-Indonesia, Kamis (24/11) .

Sementara itu ketua pelaksana kegiatan Sudirman Teguh (staf ahli Walikota bidang Investasi dan Pembangunan) berpendapat jika forum yang terbuka ini seluruh staf ahli Se- Indonesia wajib menyampaikan masukan dan keluhan mereka.

“Jujur kegiatan ini tidak ada anggaran yang menggunakan kas Daerah, murni dari kantong mereka (Zero Rupiah) dimana kita manfaatkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) mereka dan memanfaatkan tempat pinginapan mulai, makan mereka serta kerja sama dari pihak perhotelan. Artinya dari kedua kerjasama mutualisme ini semua mendapatkan keuntungan.

Maka dari itu forum ini sangat bermanfaat sekali, fungsi dan jabatan staf ahli ini sangat sentral guna membatu kinerja Walikota/bupati. Saya kira pemberdayaan sfat ahli yang ada di kota Palembang dan jambi ini sudah sama, namun masih ada di Kabupaten dan kota yang masih beranggapan bahwa kinerja staf ahli ini hanyalah pejabat buanggan yang tidak memiliki pekerjaan,”tutupnya salah satu staf ahli Walikota Palembang.( IZe)