Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tahun 2016 sebesar 12 Milyar namun realisasinya hanya tercapai 6 Milyar. Belum adanya pembinaan juru parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya angka retribusi PAD dari sektor ini.

Hal tersebut dikemukakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat kota Palembang, Darma Budhy, dalam acara pembinaan sistem parkir di kota Palembang yang dilaksanakan di ballroom 1O1 Hotel rajawali Palembang, Rabu (22/2). Darma Budhy berkata, Dishub sebaiknya segera melakukan pembinaan kepada juru parkir, sebab diketahui banyak lahan parkir dikota ini dikuasai pemilik lahan, pemilik lahan inilah yang menutup akses juru parkir ke Dishub dan melakukan potongan-potongan sebelum retribusi parkir diserahkan juru parkir kepada Dishub.

Guna mendapatkan metode yang tepat terkait pembinaan juru parkir, kata Darma Budhy menambahkan, Dishub dapat menggunkan jasa konsultan guna mengkaji permasalahan-permasalahan yang dihadapi, apalagi ada 749 titik parkir yang tersebar di kota Palembang, jumlah ini cukup potensial menambah PAD dari sektor retribusi parkir dan sangat realistis jika ditargetkan Rp 10 Milyar pada tahun 2017 ini.

“Seperti titik parkir dikawasan pasar cinde, jika hari minggu pagi saja diperkirakan retribusi parkir disitu mencapai puluhan juta mengingat jumlah kendaraan parkir membludak hingga ke pinggir jalan,” ujarnya.

Dengan memanfaatkan jasa konsultan dirinya meyakini persoalan terkait perparkiran dapat terpecahkan sehingga Dishub dapat memaksimalkan retribusi parkir

Sementara, ditempat yang sama, Kepala Dishub Kota Palembang melalui Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Operasional  Martha Edison mengatakan pihaknya akan segera melakukan pembinaan juru parkir yang ada, sejumlah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perparkiran akan diinventalisir dan dicari solusinya.

Menurutnya, Dishub memang tak menutup mata dengan banyaknya persoalan parkir semisal juru parkir yang menarik retribusi diluar ketentuan yang ditetapkan yakni berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2011 dimana dalam Perda itu dikatakan tarif parkir roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000  namun pada kenyataanya banyak oknum juru parkir yang mengutip diluar tarif itu.

“Juru parkir seperti ini yang menjadi sasaran pembinaan kita nantinya, sebab banyak warga yang mengeluhkan tindakan oknum juru parkir ini, kendatipun Dishub telah mensosialisasikan nomor hotline pengaduan tapi nyatanya pungutan tarif diluar ketentuan masih saja terjadi,” ujarnya.

Selain itupula kata Martha Edison, ada beberapa titik parkir yang berkurang imbas dari pembangunan LRT, seperti di jalan Jenderal Sudirman dimana dikawasan ini pola parkirnya harus pararel sehingga memakan lahan dan berakibat berkurangnya retribusi parkir.

“Ini juga akan kita kaji, jika nantinya kita memakai jasa konsultan maka persoalan-persoalan ini juga akan kita cari solusinya,” tandasnya.(anz)