VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Untuk meningkatkan kualitas dan harga pada komoditas karet, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bakal segera memberikan subsidi kepada petani karet. Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Gubernur mengatakan, petani karet di Sumsel akan mendapatkan subsidi sarana produksi serta bantuan tunai yang akan diberikan pada bulan Maret 2019 mendatang.
“Subsidi tersebut diberikan berdasarkan hasil rapat terbatas bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Basoeki Hadimoeljono, dan beberapa menteri lain serta Ketua Umum Gapkindo Moenarji Soedargo dan Wakil Ketum Gapkindo Alex K Eddy di Kediaman Menko Maritim beberapa hari lalu,” ucap Gubernur, Rabu (13/2).
Gubernur menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, paling lambat awal Maret para petani karet akan diberikan subsidi sarana produksi (saprodi) serta subsidi tunai.
“Pemerintah khususnya Presiden sebenarnya sangat perhatian kepada harga karet di tingkat petani. Makanya dalam rapat dirumuskan formula baru dan saya juga mengusulkan ide untuk memberikan susidi tunai,” tambah Gubernur.
Dengan pemberian subsidi tersebut, pihaknya sebagai pelaksana di lapangan akan berkoordinasi dengan Kementan. “Dengan subsidi tersebut, dalam jangka menengah diharapkan tidak hanya produksi dan kualitas karet petani yang meningkat tapi juga pendapatan mereka,” harapnya.
Dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah, setidaknya bisa mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produksi. Selain itu, saat ini pemerintah juga melakukan membeli langsung karet petani di kawasan Betung melalui Kementerian PUPR. Karet itu dibeli langsung seharga Rp8.500 per kilogram untuk tambahan campuran aspal.
“Pembelian langsung karet di Betung ini juga sudah berjalan. Ya mudah-mudahan pendapatan petani meningkat,” ujarnya.
Memang, lanjut Gubernur, saat ini Sumsel masih menjadi daerah penyumbang karet terbesar di Indonesia yang mencapai 30 persen. Oleh karena itu, petani karet Sumsel mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah sehingga diagendakan rapat khusus dengan kementerian terkait secara lengkap,” tutupnya. (anz)
