Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Jakarta – Polri mengaku, tidak dapat berbuat banyak terkait proses hukum Benny Wenda, tokoh separatis asal Papua yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, kesulitan memproses hukum Benny disebabkan karena Benny merupakan warga negara Inggris dan tempat kejadian perbuatan pidananya berada di London, Inggris, tempat ia bermukim saat ini.

“BW (Benny Wenda) itu WNA. Kemudian locus (tempat kejadian perkara) dan tempus (tindak pidana)-nya berada di luar negeri. Jelas hukum Indonesia tidak akan menjangkau ke sana,” tutur Dedi di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019).

Ketika ditanya apakah Polri akan bekerja sama dengan Interpol untuk mengejar Benny, Dedi berdalih bahwa hal tersebut bukan ranah Polri, melainkan ranah Kementerian Luar Negeri.

“Ranahnya Kemenlu, Kemenlu sudah mengambil langkah-langkah diplomatis terkait hal tersebut,” ujar dia.

Dedi menambahkan, Polri juga sudah mengidentifikasi sejumlah WNA yang berkontribusi pada tingginya tensi di Papua melalui sebaran konten media sosial.

Dedi menyebut, mereka menyebarkan konten hoaks dan provokasi dari negaranya masing-masing.

“Ada beberapa yang sudah kami identifikasi, untuk keterlibatan warga negara asing, yang berada di beberapa negara yang mengunggah konten-konten yang sifatnya provokatif, baik berupa foto, video, atau narasi hoaks, tidak sesuai dengan kejadian di Papua sendiri,” kata Dedi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

“Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris,” ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Moeldoko menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga akan menanganinya secara politis.

Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokatif di media sosial terkait Papua. Tak hanya di media sosial, Benny juga diduga menyebarkan konten-konten hoaks tersebut melalui sambungan telepon atau aplikasi pesan singkat WhatsApp.

Konten tersebut disebarkan kepada sejumlah petinggi negara di kawasan Pasifik. (kompas)