Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM – Palembang, Pemerintah pusat melalui Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenriset Dikti) telah mengeluarkan surat edaran nomor 2/M/SE/IX/2016 tentang moratorium izin perguruan tinggi dan prodi baru. Dalam kebijakan baru tersebut, perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri dilarang membuat prodi terkait pada bidang keilmuan humaniora.

Inspektur Jendral Kemenristek Dikti Jamad Wiwoho menguraikan, moratorium kebijakan tersebut hanya berimbas kepada bidang humaniora saja seperti ekonomi, sosial politik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bidang yang mengacu kepada sains seperti kedokteran, kesehatan, farmasi, informasi dan teknologi masih diperbolehkan dan bahkan akan ditambah. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang mendorong pada kemaritiman, pembangunan infrastruktur. Maka perguruan tinggi sebagai agen of change untuk meyiapkan sumber daya manusia (SDM) akan didorong ke arah kesana.

“Kebijakan ini sudah sejalan dengan master plan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi.

Saat ini jurusan bidang eksat masih minim dan kebutuhan pembangunan kita diharapkan kesana. Maka dipersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang ada minimal empat tahun lagi harus siap dan pembangunannya siap,” ungkap Jamad usai memberikan pengarahan kepada jajaran dosen dan pimpinan PTS di Aula Kopertis Wilayah II, Rabu (30/11).

Lebih lanjut Jamad mengulas, di Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri jurusan humaniora sudah terbilang banyak dan hampir setiap perguruan tinggi ada, sehingga dinilai sudah tepat untuk kondisi Sumsel menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, SDM dari bidang humaniora sudah banyak dan mudah didapatkan serta dalam pembiayaan sendiri lebih murah dibandingkan eksat yang membutuhkan biaya lebih besar untuk praktek dan sebagainya.

“Moratorium kebijakan ini akan berlangsung mulai tahun 2017. Namun untuk pastinya saya belum tahu persis sampai kapan diberlakukan,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas PGRI Palembang Syarwani Ahmad menyatakan menyambut baik atas kebijakan tersebut, jelas dalam kebijakan tersebut bertujuannya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan prodi yang sudah ada.

Dijelaskannya, di Sumsel prodi dalam bidang sosial sudah cukup banyak, sedangkan eksat memang kurang lengkap dan perlu ditingkatkan. Pemerintah juga memberikan kesempatan dengan melakukan moratorium ini,” tambahnya.

“Kebijakan ini untuk diterapkan di wilayah Sumsel sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana pengimplementasian perguruan tinggi yang dituntut jeli dalam meningkatkan kualitasnya yang dibutuhkan jika tidak maka akan hancur sendiri,” pungkas Syarwani. (Tej)