Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Sudah beberapa kali melayangkan protes namun angkutan online masih saja tetap beroperasi membuat ratusan sopir angkot di Palembang kembali menggelar unjuk rasa Rabu (27/9). Lagi-lagi yang mereka datangi adalah gedung DPRD Sumsel dan kantor Gubernur Sumsel. Di dua tempat itu tuntutan mereka tetap sama seperti aksi sebelumnya yakni meminta anggota dewan dan Pemerintah menghentikan operasional angkutan online hingga dikeluarkannya aturan yang jelas mengenai operasional angkutan online.

Ratusan sopir angkutan yang turun dalam aksi ini menolak jika dikatakan aksi mereka dilatar belakangi kalah bersaing dengan angkutan online, bukan juga menolak kemajuan teknologi namun hanya meminta kejelasan soal regulasi.

Ketua Aliansi Paguyuban Angkot se-Kota Palembang, Mauludin mengatakan belum adanya aturan yang jelas mengatur itu membuat pihaknya merasa diperlakukan tidak adil. Seperti yang mereka ketahui setiap saat jumlah angkutan online terus bertambah tanpa ada pembatasan dari pemerintah belum lagi mereka beroperasi menggunakan plat hitam sedangkan angkutan konvensional harus plat kuning padahal sama-sama angkutan umum

“Lihatlah sendiri, angkutan online itu, entah taksi online maupun gojek begitu bebasnya mengambil penumpang bahkan ada mobil yang dipakai menggunakan plat luar Sumsel seperti BM,” ujarnya.

Ia berkata, hal seperti ini tentu memicu perselisihan karena memang dasarnya tidak adil, sementara sopir konvensional harus ber plat kuning dengan batasan trayek tertentu belum lagi soal SIM yang juga berbeda dengan sopir konvensional.

Sementara, koordinator aksi unjuk rasa, Saprudin Lubis mengatakan pihaknya turun dengan 5.000 peserta aksi pada hari ini, semua sepakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak anarkis.

“Kami tidak akan berbuat anarkis, tujuan kami hanya untuk meminta keadilan agar angkutan online juga diatur dengan regulasi yang jelas,” ungkapnya.

Ia berkata kini tidak bisa membayangkan begitu banyaknya diver online dikota Palembang, sementara disatu sisi aturan bagi mereka belum ada, itu makanya kami meminta agar angkutan online berhenti dulu beroperasional sementara hingga aturan itu ada, dengan begitu banyaknya driver online tentu berimbas pada pendapatan angkutan konvensional yang kian hari-kian berkurang saja.

Menurutnya, Kalau angkutan berbasis online ingin diakui. Maka, para driver pengguna aplikasi online mesti memenuhi persyaratan yang sama dalam operasinya, seperti halnya para driver taksi konvensional.

“jika mau bersaing dengan sehat, ikutilah aturannya, pasti tidak ada yang dirugikan, kita kan sama-sama cari makan disini,” tutupnya.

Usai menggelar aksi di DPRD Sumsel, massa langsung bergerak menuju kantor Gubernur Sumsel, disana mereka diterima oleh perwakilan Pemprov Sumsel di Ruang Rapat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel. (anz).