Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) Aspahani menyatakan pihaknya bersama jajaran telah menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 nanti.

Ia juga menyampaikan khusus untuk pilkada Sumsel pihaknya telah merampungkan tahapan persiapan dimana KPU Sumsel telah melakukan program dan anggaran. Program dan anggaran yang telah disusun ini ternyata memenuhi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai surat edaran yang dikeluarkan  oleh Mendagri pada bulan Juli lalu.

“Kita punya 9 kabupaten/kota 6 diantaranya sudah selesai sedangkan yang dua lagi masih dalam revisi karena ada perhitungan yang belum dimasukkan dalam MPHD tahun 2017,”ujarnya saat mengadiri acar pengukuhan dan sertijab kepala perwakilan BPKP Sumsel, Rabu (2/8/2017)

Lebih lanjut Aspahani mengatakan, Secara anggaran kita sudah optimis semuanya sudah terpenuhi  walaupun ada beberapa penghematan-penghematan dari provinsi Sumsel sendiri, untuk awal yang pernah kita usulkan sekitar 440 milyar itu belum dilakukan penghematan sehingga dampaknya harus sosialisasi barangkali menjadi dampak yang paling terkena.

“selain sosialisasi yang wajib mungkin dikurangi adalah honor di Pos TPS, dan kebutuhan logistik di TPS kita kurangi,”katanya.

Diungkapkan lagi Asphani, Untuk tahapan berikutnya tanggal 10 Oktober 2017 nanti kita akan segera melaunching tahapan pilkada Sumsel sekaligus membentuk Pemilihan Pengawasan di tingkat Kecamatan (PPK), kelurahan, dan desa,sebelum menerima daftar pemilhan tetap di bulan november nanti kita akan lantik semuanya.

“untuk kegiatan tahun 2017 kita sebatas itu saja, pencalonan sudah bisa kita mulai untuk perseorangan saja pada desember  bulan depan, untuk resminya penetapan calon nanti pada 12 februari 2018,”Jelasnya.

Sosialisasi itu tidak ada kaitan dengan dimana kita membuat upaya – supaya pemilih lebih mengetahui dalam artian proses mengenalkan calon-calon dan juga mengenalkan tehnik-tehnik dalam pencoblosan supaya itu tidak salah dalam pencoblosan kemudian juga mengenalkan semangat berdemokrasi supaya harus siap kalah dan siap menang semuanya itu menjadi suatu upaya kita dalam mensosialisasikannya,

“bahan kampanye kita diperkenankan untuk mencetak sebanyak 500 jumlah kata, tetapi karena anggaran itu di batasi dalam hal-hal yang wajar maka itu kami pertimbangkan sekitar 25 sampai 35 persennya saja,”pungkasnya.

Masih kata dia, untuk nilai terahir kita di batasi dengan anggaran daerah SKPD dan sudah di setujui oleh Gubernur sekitar 318 milyar  dari 440 milyar, penghematan itu lebih kepada bahan kampanye dan kegiatan pemerintah setempat,

“itu cuma untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk pemilihan bupati/walikota yang ada di kabupaten/kota masih ada lagi,”tutupnya.(nta)