Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Kabar dugaan adanya aksi pungutan liar (pungli) di SMPN 10 Palembang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang gusar dan segera mencari tahu kebenaran informasinya.

Walikota Palembang Harnojoyo menegaskan, pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melakukan aksi pungli di Kota Palembang, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Yang saya dengar demikian, Pemkot akan tindak tegas apalagi ini terjadi di sekolah yang notabene adalah dunia pendidikan seharusnya memberi contoh yang baik-baik bukan malah melakukan pungli. Jadi sekali lagi saya tekankan kita akan tindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” Kata Harno disela pelantikan Forum GTK honorer non-kategori di aula SMKN 3 Palembang, Sabtu (20/1).

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto menambahkan, kalau ditemukan ada kelalaian di sekolah yang dinyatakan harus dikembalikan kelebihan dana atau penyalahgunaan dana maka pihaknya akan segera menelusurinya.

“Sejak awal kita sudah tekankan tidak boleh ada pungutan. Apalagi yang membebankan orangtua,” tegasnya.

Kalau memang mendesak, lanjutnya, sebaiknya dibicarakan langsung kepada semua orangtua siswa dan dinas terkait. Sebab sudah ada pos-pos dana yang digunakan untuk operasional siswa dari sejak masuk hingga mereka tamat sekolah.

Terlebih lagi bila sumbangan itu dipergunakan untuk pembelian perangkat untuk menjalankan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), maka sepatutnya tidak dipaksakan. Pasalnya, sekolah tersebut masih bisa menjalankan UNBK dengan cara menumpang di SMA atau SMK terdekat.

“Kenapa itu dibebankan kepada orangtua, apalagi kalau tidak mendesak. Saya tekankan UNBK memang harus dilakukan kalau ada sarana dan pra sarananya, tapi jangan dipaksakan. Untuk mereka yang kedapatan pungli, sanksinya akan kita panggil dan berupa teguran keras,” pungkasnya. (Martin)