Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang  – Dalam meningkatkan perekonomian terutama di Sumatera Selatan (Sumsel), Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja dengan membagikan 20.000 ekor benih ikan patin dan 200 kg pakan mandiri kepada Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Sepakat Jaya, kegiatan ini dilakukan di Jalan Tegal Binangun,  Palembang. Selasa (01/05).

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengungkapkan, untuk kunkernya dalam hal Pembagian bibit ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat, apalagi untuk kesejahteraan keluarga. Ada 200 ribu ekor bibit ikan patin yang dibagikan.  Disini 20 ribu benih ikan patin yang dibagikan sekarang, sisanya 180 ribu ekor bibit ikan akan menyusul.

Lanjut Edhy, dalam hal ini dirinya akan terjun langsung kepada masyarakat untuk meninjau pembagian bibit ikan. Pembudidayaan ikan ini penting dan sangat strategis, karena konsumsi ikan di Kota Palembang khusus dan secara umum sangat tinggi, sampai hari ini kita masih kekurangan ikan gabus, kekurangan ikan patin, kekurangan ikan baung termasuk ikan lele, apalagi ikan belida.  Ini perlu adanya gerakan budidaya secara masif di Sumsel, urainya.

“3 tahun ini kita membina, kita harapkan ini tidak boleh berhenti dan ini harus diperbanyak. Tadi ada masukan dari kalidoni dan Kertapati, banyak masalah tapi itu ada jalan keluarnya. Kita harapkan kalau antusiasme ini bisa menjadi sepatu semangat baru, penghasilan baru di tengah terpuruknya harga karet di Sumsel. Sehingga masyarakat yang tergantung hidup dari karet itu bisa fokus dengan dengan cara baru berbudidaya ikan, tegasnya.

Dengan adanya daya saing Perikanan di Indonesia dengan peraturan pemerintah yang mengizinkan semua impor tidak perlu atas rekomendasi, impor itu bukan sesuatu hal yang haram kalau memang dalam negeri tidak memiliki.

“Tapi impor harus dikontrol ya kalau bisa semangat ya jangan impor. Produksi dulu, manakala masalahnya kalau langka atau tidak langka ini, keputusannya jangan sepihak, tidak ditanya di lapangan sebagai misal KKP sebagai Kementerian teknis dia harusnya yang yang lebih tahu.

Oleh sebab itu, lanjut Edy,  PP tentang impor produk-produk pertanian dan produk-produk perikanan itu itu harus dicabut dan diganti. Harus ada rekomendasi menteri terkait.

“Untuk mengontrol supaya jangan ada tiba-tiba petani yang lagi panen  banyak, tiba-tiba dikhianati dengan impor. Komisi 4 sudah kami rekomendasikan untuk dicabut, itu resmi tinggal sekarang pemerintahnya mau atau tidak,” tukasnya (DNK)