Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Muara Enim – Dinas Kesehatan Kabupaten, Muara Enim, menggelar Workshop penerapan aplikasi SIKDA generik bagi puskesmas dalam mendukung program berobat mudah dan gratis bagi masyarakat kabupaten Muara Enim dihotel Grand Zuri, Minggu, (28/4).

Workshop yang pendanaannya di tanggung oleh APBD dilakasanakan selama 3 hari dan diikuti sebanyak  66 orang yang berasal dari 22 puskesmas

Penerapan aplikasi sikda generik di Puskesmas itu di tahun 2019 bekerjasama dengan pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan dan mutu Tahapan pertama diperlukan workhsop

Kepala Dinas Kesehatan, Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si, M.Bmd, Apt mengatakan, tidak ada halangan bagi masyarakat untuk datang ke Puskesmas karena pembiayaannya ditanggung oleh BPJS melalui pemda,

Ia mengatakan pihaknya mewakili pemerintah daerah mengapresiasi penuh kegiatan ini, karena program kesehatan adalah termasuk program pemerintahan kabupaten Muara Enim, oleh sebab itu diharapkan kegiatan ini bisa dikuti dengan baik demi terwujudnya masyarakat Muara Enim yang sehat.

“Saat ini jumlah penduduk  Muara Enim 506.105 jiwa sudah tercover dalam BPJS Kesehatan di mana 188.153 jiwa atau sekitar 32,6% di atas target kita, waktu penganggaran kita cuma mengalokasikan Rp 173.000 dan ternyata sudah melebihi target”imbuhnya.

Namun kata Vivi dengan terdapatnya sebagaian peserta BPJS kesehatan atau yang telah memiliki jaminan kesehatan, tentu saja tidak cukup membuat menjadi sehat, pihaknya melihat bahwa permasalahan yang mesti dituntaskan bersama antara lain luas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan Puskesmas yang hanya satu di setiap Kecamatan. Ini akan sulit bagi masyarakat untuk akses pelayanan kesehatan di Puskesmas jika petugas kesehatan hanya masih menunggu di Puskesmas.

“Sehingga diperlukan terobosan pelayanan dengan melakukan kunjungan rumah secara berkala oleh petugas kesehatan. Makanya kemarin pada awal tahun sebenarnya kita sudah mencanangkan 100% di tahun ini untuk pendataan SPK.

Menurutnya Dinkes Muara Enim akan terus mendatangi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.  Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan dan tenaga kesehatan yang mutlak diperlukan.

“Sehingga dapat dipastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam hal ini Pemerintah Daerah yang berusaha terus melengkapinya”pungkasnya. (Rawal Hadi)