Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Prabumulih.-Pemerintah pusat memberikan lampu hijau untuk pembangunan sekolah Migas atau Akademi Minyak Dan Gas (Akamigas) di Prabumulih, Sumatera Selatan,itu artinya Prabumulih akan menjadi kota kedua di Indonesia setelah Cepu yang memiliki Akamigas.

Hal ini langsung direspon Pemerintah kota Prabumulih dengan membentuk panitia pengadaan lahan yang nantikan diperuntukkan bagi pembangunan Akamigas tersebut.

Tim UI dan ITB dari pusat  sudah turun ke Prabumulih,kita juga harus bergerak cepat dengan membentuk tim percepatan pembangunan yang terdiri dari Badan Pertanahan,Dinas Pertanian,Kepolisian,Kejaksaan dan Tata Pemerintahan.

“Kita target selesai satu bulan”,ujar Walikota Prabumulih usai rapat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi dan Pertandingan Sepak Bola Piala Gubernur,Kamis (13/06/2019).

Ridho juga menuturkan ,saat ini pihaknya sedang mengupayakan keabsahan lahan seluas 16 Ha yang ada di Tanjung Raman untuk sekolah migas tersebut, memang untuk  diatas 5 Ha wewenang Provinsi, dan Kanwil namun hal ini juga bisa dilimpahkan .

“Alhamdulillah sudah  surat pelimpahan surat dari Gubernur untuk di eksekusi di Badan Pertanahan Prabumuli,”,Kata Ridho.

Masih menurut Ridho membangun Prabumulih tidak cukup oleh pemerintah saja, masyarakat juga harus berkontribusi dan berperan juga.pemerintah tidak akan membuat masyarakat rugi,namun harga harus aman dan standar sehingga tidak berisik dikemudian hari.

“Terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan tanahnya. Apalagi ini harga standar pasaran Rp 250 Juta ini dijual dengan harga Rp 200 Juta/Hektare plus tanam tumbuh. Pembayaran tanah harus didahulukan karena kasihan orang siapa tahu ingin membeli tanah tempat lain’,tegasnya.

Untuk pembayaran,sambungnya tidak diperkenankan ada feed back sehingga nantinya masyarakat diharuskan membuat rekening khusus dan baru sehingga tidak bercampur dengan uang lain.

“Jika Rp 200 Juta dibayar direkining mereka Rp 200 juta.jangan coba-coba ada potongan dan memberi ke oknum manapun”Tandas Ridho.

Bapak Tiga anak ini juga mengapresiasi kepada 20 masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi anaknya untuk bersekolah di Akamigas.

“Namun harus bersaing dan berkualitas,jangan jadi beban sekolah.jika satu tahun  nilainya dibawah 3 harus bersedia dikeluarkan.untuk kenangan mereka juga”ungkap Ridho.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Prabumulih,Jakun Edi Santoso mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rapat dan membentuk kepanitian pelaksanaan agar prosesnya lebih cepat.

“Kita sudah mengumpulkan pihak terkait termasuk Camat dan Lurah.inikan  juga menggunakan anggaran APBD ,jadi PPK nya dari Dinas PU,tinggal menentukan waktu pengukuran dan administrasi yuridisnya”,ujarnya.

Terkait pengurusan sertifikat,menurut  Jakun tentunya ada perbedaan dibanding inisiatif pribadi,apalagi ini merupakan kepentingan masyarakat banyak.

“Jadi makin cepat makin bagus.nanti hasil pengukuran akan kita umumkan,yang menilai nanti dari KJPP yang ditunjuk Menkeu,tidak ada kewenangan tim Panitia,”(jamal).