Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya pencegahan  dan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut sejalan dengan ditunjuknya provinsi ini sebagai pilot project penerapkan Whistleblower System (WBS) atau sistem pengungkap fakta, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Gubernur Sumsel Herman Deru dibincangi usai menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)  yang digelar secara virtual bersama dengan Presiden RI Joko Widodo  di Command Center Kantor Gubernur, Rabu  (15/12/20) pagi menyebut,  korupsi merupakan  perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

“Karena itu dibutuhkan upaya pencegahan secara berkelanjutan jangan sampai terjadi korupsi. Upaya pemberatasan korupsi  itu sendiri dibutuhkan kegigihan dan konsisten yang luar biasa dari pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk Sumsel sendiri kita telah ditunjuk KPK sebagai pilot project penerapkan Whistleblower System (WBS) pertama di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu  Presiden RI Joko Widodo  dalam  sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia  kali ini menyebut, pendidikan antikorupsi  perlu diperluas  guna  melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi, termasuk membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindakpidana korupsi.

“Semua lembaga pemerintahan harus meningkatkan tranparansi, meningkatkan akuntabilitas, penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat guna  meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Jokowi.

Dikatakan Presiden, pemerintah sejauh ini sudah berusaha dengan  menekan celah terjadinya korupsi  dengan melakukan reformasi regulasi yang tumpang tindih  dengan memangkas  prosedur yang rumit dengan pemanfaatan penggunaan terknologi digital.

“Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentra dalam penindakan dan juga pencegahan korupsi. Serta orientasi dan maindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi,” imbuhnya.

Dilain pihak  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri mengatakan dalam peringatan Hakordia  tahun ini mengambil tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Antikorupsi”.

Tema  tersebut dinilainya sangat relevan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu dia mengajak kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman  dalam  pencegahan  sehingga  budaya antikorupsi akan tumbuh kembang di  tengah  masyarakat,”tutupnya (ril)