Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM Palembang – Dekan Fakultas Hukum Unsri Febrian mengatakan, Untuk mengatasi masalah hukum di dunia, pemerintah harus jeli dalam membangun jaringan bantuan hukum, seperti memberikan jaringan dan kualitas yang lebih baik.

“Harus ada take and give dari organisasi dan penyumbang dana. Mengenai bantuan dana dari Pemda harus ada payung hukum soal legalitas,” katanya saat menjadi narasumber workshop di The Zuri,  Senin (10/12/2018).

Menurut Febrian, Visi dan misi kepala daerah adalah keadilan hukum. Namun untuk jumlah bantuan anggaran dari Pemda masih kecil. Padahal semakin besar jumlah penduduk harusnya anggaran untuk bantuan hukum juga semakin besar.

” Saya perhatikan,  sebaran di kabupaten itu belum merata anggaran bantuan,  harus ada peranan negara yang lebih membesarkan anggaran.  Kalau tidak bagaimana bantuan hukum ini berkualitas. Kurang anggarannya, bagaimana mau berkualitas.  Lembaga bantuan hukum ini butuh biaya untuk eksis,” bebernya.

Lebih lanjut Febrian menerangkan, kalau bicara jaringan, untuk penetapan pembiayaan belum keluar dari Kemenkeu. Dana yamg kecil tidak mampu menunjang persoalan hukum yang semakin besar.

“Penduduk banyak,  masalah semakin meningkat. Kelemahan-kelemahan ini dicarikan solusi.  Negera lebih aktif soal pembiayaan bantuan hukum ini, ” tandasnya.

Sementara itu,  Kepala Operasional LBH Palembang Taslim mengatakan,  acara hari ini adalah agenda kerja LBH Palembang dibantu YLBHI.

Program ini dilaksanakan dalam memperingati hari  HAM internasional.

“Kita ingin membangun jaringan bantuan hukum agar lebih meningkatkan bantuan hukum kepada masyarakat, ” katanya.

Taslim mengungkapkan,  pembiayaan bantuan hukum pihaknya mendapatkannya dari Kemekumham dan Pemkot Palembang.

“Sepanjang tahun ini,  kita memberikan 50 bantuan hukum kepada masyarakat.  Mulai dari masalah pidana,  perdata,  buruh. Namun persoalan yang paling mendominasi adalah masalah buruh dan kekerasan rumah tangga,” pungkasnya. (anz).