Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, PALEMBANG – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Ricky P Gozali menyampaikan terdapat terdapat 7 komoditas yang perlu diwaspadai terus mengalami kenaikan harga pada Ramadhan dan jelang lebaran 2024 di Sumsel.

Tujuh komoditas yang di maksud antara lain Beras, Minyak Goreng, Daging Ayam dan Telur Ayam. Aneka Cabai dan Bawang Merah,

Hal tersebut disampaikanya dalam High Level Maeeting dan Capacity Building Tim Pengendalian dan Perluasan Digitaliasi Daerah (TP2DD) Se – Sumatera Selatan di Aryaduta Hotel Palembang, Rabu, (20 Maret 2024).

 Ricky menambahkan, capaian Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2024 yang tercatat terendah kedua se-Sumatera, sebesar 0,01% (mtm).

“Meski begitu, kita perlu mewaspadai lonjakkan inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri. Secara rata-rata, inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri pada saat sebelum pandemi sebesar 0,54% (mtm),” ujar Ricky.

Apabila dilihat berdasarkan trennya, kelompok inflasi administered price dan volatile food menjadi kelompok yang sering menyumbang inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri, diantaranya Angkutan Udara, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras

Ia menuturkan, Bank Indonesia bersama dengan TPID se-Sumsel terus dengan konsisten melakukan upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K, yaitu, Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi yang Efektif,

Melihat  itu, pihaknya memberikan rekomendasi upaya pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka panjang, adapun untuk jangka pendek meliputi   Ketersediaan Pasokanm Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif.

Sementara untuk jangka panjang, hal yang bisa dilakukan adalah dengan  mendorong implementasi IP200 dan IP300 untuk optimalisasi produksi beras lalu mendorong pengembangan budidaya dan KAD komoditas bawang merah dan cabai, dan optimalisasi gerakan tanam di rumah tangga, sekolah, dan korporat, terutama untuk aneka cabai.

Ricky  dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa perekonomian Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,08% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Wilayah Sumatra masing-masing sebesar 5,05% (yoy) dan 4,69% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut berjalan seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat inflasi yang terkendali, serta didukung oleh transformasi digital.

Dalam konteks transformasi keuangan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi langkah penting untuk mengubah transaksi dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital.

“Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi yang efisien,”imbuh Ricky.

Berdasarkan data Indeks ETPD secara nasional, Ricky menyebuy Pemda yang berada di Tahap Digital memiliki resiliensi yang lebih baik dalam mengatasi penurunan PAD masa masa pandemi COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, Pemda di Tahap Digital juga memiliki realisasi APBD yang lebih baik dibanding pemda di tahap lainnya (Maju, Berkembang dan Inisiasi).

“Sehingga, upaya mendorong digitalisasi daerah di wilayah Sumatera Selatan menjadi sangat penting mengingat struktur PAD Sumatera Selatan disumbang oleh Pajak sebesar 74,7% dan Retribusi sebesar 1,4%,”ucapnya.

Berdasarkan Survei Indeks ETPD pada Semester II tahun 2023, seluruh Pemda atau sebanyak 18 Pemda di Sumatera Selatan telah masuk ke dalam kategori Pemda Digital. Upaya mendorong digitalisasi daerah tidak berhenti ketika pemerintah daerah telah mencapai tahap Digital. Karena Tahap Digital merupakan indikasi dari kesiapan infrastruktur digital di daerah.

Salah satunya tercermin dari implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Saat ini, baru 2 (dua) Pemda yang telah mengimplementasikan KKPD, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. Dan, 11 Pemda yang telah memiliki Perkada KKPD. Kami mendorong Pemerintah Daerah di kabupaten/ kota lainnya untuk segera menyusun Perkada KKPD dan segera mengimplementasikan KKPD.

“Ke depan, upaya yang perlu terus didorong adalah pemanfaatan layanan digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah bersama bank RKUD, dalam hal ini BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Untuk itu, perlu sinergi bersama dalam mendorong tingkat literasi masyarakat dalam menggunakan layanan digital,”tutupnya

Editor : Muhardi Aanz