Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Aksi 1.000 lilin dari wong kito untuk keadilan beberapa waktu lalu mengundang reaksi keras dari ulama umat islam, pasalnya aksi yang digelar di Monpera Jumat, malam (12/5) diwarnai dengan insiden teriakan saat azan berkumandang dari masjig agung Palembang. Aksi ini sempat direkam dan tersebar di media sosial hingga akhirnya ulama islam Palembang merasa perlu meminta klarifikasi kepada koordinasi lapangan (Korlap) atas aksi tersebut.

Aksi dengan  hastag  Save NKRI dan Save Keadilan lama kelamaan menjadi viral di medsos, beragam reaksi keras pun bermunculuan khususnya datang dari masyarakat Palembang.

Dari informasi yang dihimpun saat azan, pihak panitia sudah meminta peserta untuk tenang, namun ditengah azan sedang berkumandang ada drone yang mengudara mengambil gambar peserta. Spontan peserta berteriak sambil mengarah kearah drone, saat itu azan masih berkumandang.

Koordinator Lapangan aksi 1000 lilin wongkito, Eka Syaruddin didampingi Billy Jaya dan Sharif Dayat, dihadapan ulama dan berbagai ormas Islam yang dimediasi pemerintah daerah dan Polresta Palembang akhirnya meminta maaf atas kejadian itu. Mediasi ini juga di saksikan oleh Dandim dan Kapolresta Palembang.

Permohonan maaf dsampaikan secara tertulis ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Eka Syahruddi, Billy Jaya dan Sharif Dayat sebagai yang membuat pernyataan dan tanda tangani oleh Sekda kota Palembang Harobin Mustafa, Kapolreta Kombes Pol. Wahyu, Dandim 0418 Letkol Inf Romas Herlandes dan KH Habib Mahdi Muhammad sebagai saksi. Surat pernyataan dibacakan Eka Syaruddin dihadapan Ulama dan perwakilan Ormas Islam, Senin (15/05) di ruang Rapat Parameswara Setda Kota Palembang.,

Sekretaris Daerah Kota Palembang Harobin Mustafa Mengatakan usai pertemuan dan adanya permintaan maaf secara tertulis ini agar jangan ada polemik yang dapat menimbulkan kekisruhan

“Setelah adanya pertemuan ini jangan ada lagi masalah berikutnya, para ulama juga diharapkan dapat menerima secara iklas permintaan maaf mereka baik secara pribadi maupun organisasi, sebab mereka jga dengan sadar telah mengakui kesalahan mereka,” ucap Harobin

Untuk itu kata Sekda, supaya ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak bila ingin menyampaikan aspirasi dimuka umum hendaklah memperhatikan aturan yang ada.

 “Semua warga negara berhak menyampaikan aspirasinya dimuka umum tapi harus ikuti aturan yang ada,” tegas Harobin

Terkait pemakaian aset daerah Harobin mengatan selagi tidak mengganggu kepentingan orang banyak silahkan saja karena itu milik publik tetapi tetap mematuhi aturan yang ada.

“harus mengajukan izin ya ajukan, prosedurnya kan ada jika harus izin Kepolisian ya diurus, kalo aturan jangan lewat pukul 18 ya jangan,” imbuhnya.

Habib Mahdi yang juga hadir dalam pertemuan itu memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya baik itu kepada Pemerintah Kota Palembang maupun kapolresta karena telah memfasilitasi pertemuan ini. Tak lupa ungkapan yang sama ditujukan Habib Mahdi kepada ulama dan ormas atas kehadirannya mengikuti pertemuan ini.

Namuh Habib Mahdi Muhammad menyesalkan tingkat kehadiran pihak penyelenggara aksi. Karena hanya dihadiri oleh koordinator lapangan. Menurutnya seharusnya yang hadir koordinator aksi inisiator aksi dan panyandang dananyapun harus hadir.

“Tidak mungkin suatu aksi tidak jelas siap koordinator aksi, siapa inisiator termasuk siapa yang mendanai, ini sangat membingungkan. Termasuk mengeser isus isu, yang sebetulnya masalah hukum menjadai isu masalah  NKRI, Pancasila, Bhineka dan lain sebagainya  bahkan menggeser isu ini menjadi masalah agama dan etnis.

Ini kita harapkan tidak terjadi di Sumatera Selatan, di Kota Palembang Yang zero konflik. Jangan sampai ada pihak manapun yang ingin membawa konflik ke Palembang, Sumatera Selatan. Apalagi khusus menjelang Asian Games, kota Palembang Harus Zero Konflik,” tegas Habib Mahdi Muhammad.

Habib Mahdi mengatakan pada dasarnya pihaknya bisa menerima permintaan maaf itu namun dengan catatan jangan diulangi lagi

“Kita sudah melakukan diskusi dan mengambil sikap bahwa kita menerima permintaan maaf mereka dan hal ini jangan sampai terulang lagi, kota Palembang yang kondiusif ini jangan dikoyak-koyak dengan isu-isu yang tak jelas yang pada akhirnya dapat memicu konflik antara masyarakat,” tutup Habib Mahdi. (anz)