VIVA SUMSREL.COM, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini bertolak ke Arab Saudi untuk membahas _Ta’limatul Hajj_ bersama Kementerian Haji. Turut menyertai Menag, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Nasional
VIVA SUMSEL.COM, JAKARTA – Penyusunan Papan Ketik Virtual Aksara Pegon (Pegon Virtual Keyboard) sudah final. Inovasi ini akan diluncurkan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada 6 Januari 2024, dalam
VIVA SUMSEL.COM, JAKARTA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M telah disepakati Pemerintah dan Komisi VIII dengan rerata sebesar Rp93,4 juta. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang
VIVA SUMSEL.COM, JEDDAH – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Taufiq F Al Rabiah di Jeddah. Keduanya membahas persiapan penyelenggaraan ibadah
VIVA SUMSEL.COM, JAKARTA – Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan lalu lintas bus PO Handoyo yang terjadi di KM 73 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jumat, (15/12/2023) sore. Direktur Operasional Jasa Raharja
VIVA SUMSEL.COM, JAKARTA – Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M rata-rata sebesar Rp93,4 Juta. Sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih)
VIVA SUMSEL.COM, SLEMAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Hal itu
VIVA SUMSEL.COM, JAKARTA – Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama menyediakan 10 jenis master mushaf Al-Qur’an siap cetak yang bisa diperoleh secara gratis. Layanan tersebut disiapkan
VIVA SUMSEL.COM, JAKARTA – Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M dengan rata-rata sebesar Rp105 juta. Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan ini disampaikan oleh Menag
VIVA SUMSEL.COM, JAKARTA – Sebanyak 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)







