Viva Sumsel

Viva Sumsel.com – Palembang, Jika nantinya proses revitalisasi Rumah Susun (Rusun) 26 ilir yang dilakukan oleh Perumahan Nasional (Perumnas) telah usai masa pembangunannya maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) berupaya tidak akan membebankan biaya apapun bagi penghuni untuk menempati kembali bangunan tersebut.

Asisten II Bidang Ekenomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Ruslan Bahri menjelaskan Pemprov bersama Perumnas masih akan membahas terkait ada atau tidaknya beban biaya bagi penghuni setelah proses bangunan selesai namun Pemprov berusaha agar tidak ada biaya apapun yang dikenakan bagi penghuni.

“Sedang kita upayakan agar tidak ada biaya-biaya lain, jadi penghuni cukup hanya membayar listrik dan air serta keperluan lainnya saat menempati rusun baru itu nantinya,” ujarnya, Senin, (18/1).

Seperi diketahui, Kata Ruslan menambahkan, sertifikat yang ada pada pemilik rusun hanya sebatas Hak Guna Bangunan (HGB) dimana sertifikat tersebut berlaku mulai 1992-2012 atau 20 tahun jadi jika melewati masa tersebut maka dipastikan HGB nya telah habis dan status kepemilikan beralih ke Perumnas.

“Jika mau, Perumnas bisa saja membongkar bangunan itu pada tahun 2012 lalu dan itu sudah menjadi haknya,” tuturnya.

Sementara, Asnawati, penghuni Rusun Blok I lantai I mendukung upaya dari Pemprov Sumsel, baginya penghuni rusun memang sebaiknya tidak dibebankan lagi biaya apapun ketika menempati bangunan baru nantinya.

“Kami ingin, ketika selesai tinggal menempati saja dan tidak ada pembayaran ini dan itu lagi,” harap pemilik salon Alvin ini.

Apalagi menurutnya rata-rata penghuni Rusun berpenghasilan menengah kebawah dan selama proses revitalisasi ada sebagian dari mereka yang usahanya turut “tergusur” jadi jika ditelisik lebih jauh mereka sudah pasti kehilangan penghasilan

Selain tak ada biaya apapun Ia juga berharap kepada Perumnas agar banguan rusun baru nantinya dapat mengkedepankan aspek manajemen dimana aspek ini dapat membuat penghuni lebih tertib termasuk soal kebersihan dan keamanan. (anz)