Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Sub penyalur menjadi ujung tombak dari penerapan BBM 1 harga untuk wilayah yang tidak tercover SPBU. Dengan adanya sub penyalur yang legal distribusi BBM akan merata di seluruh Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ir H Ahmad Rizal.

Ahmad Rizal mengatakan, sub penyalur merupakan perwakilan dari anggota masyarakat yang melakukan kegiatan penyaluran BBM dengan sistem “titip beli” dengan mendapatkan penggantian ongkos angkut yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pengawasan kegiatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

“Keberadaan Sub Penyalur diharapkan permasalahan ketersediaan BBM dapat terselesaikan, khususnya bagi Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di wilayah yang belum terdapat Penyalur, wilayah Terpencil ataupun wilayah Kepulauan Terpencil dapat menertibkan pengecer ataupun kios BBM yang saat ini sangat menguasai rantai distribusi BBM dari SPBU kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya mengakibatkan harga yang tinggi,” ucapnya saat diwawancarai vivasumsel.com di Opi Indah Hotel Palembang, Kamis (13/12).

Dijelaskan juga, BPH Migas sebagai Iembaga yang ditunjuk pemerintah dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan hilir minyak dan gas bumi bertanggungjawab terhadap distribusi BBM secara nasional.

Hal tersebut sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan BBM dan distribusi secara merata dan akses BBM yang mampu menyentuh masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau khususnya di daerah perairan yang ada di Sumsel.

“BPH Migas berupaya mendukung percepatan Sub Penyalur di daerah-daerah yang tidak terjangkau SPBU Pertamina,”ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI, Nazarudin Kiemas, mengungkapkan, industri Migas memiliki peran penting dalam mendukung energi nasional, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan. Dengan adanya sub penyalur yang sedang dibangun diharapkan mampu memberikan dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan BBM.

“Khususnya bagi masyarakat di daerah perairan yang sulit dijangkau darat. Sebab selain mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga menjamin ketersediaan energi,” ujarnya.

Sub Penyalur juga diyakini mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan program membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

“Daerah yang Iebih banyak disasar oleh program Sub Penyalur ini Iebih banyak di daerah pinggiran dan perbatasan, daerah dengan kategori terpencil, terdepan dan terluar (3T). (anz)