Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Palembang – Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data. Hal itu dibuktikan dengan penetapan tahun 2019 sebagai Tahun Sadar Data.

Kabag Data Biro Humas Data dan Informasi (HDI) Kemenag RI H. Rosidin menjelaskan saat menyampaikan materi pada Workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kanwil Kemenag Sumsel di Hotel Duta Palembang, Kamis (26/9) menjelaskan, ada lima isu besar pengelolaan data Kementerian Agama dan solusi untuk memperkuat kualitas data pelayanan publik.

“Isu pertama adalah sadar data. Data itu apa sih? Saat ini ada pergeseran definisi data. Data adalah segala hal yang ada di sekitar kita. Suara, warna botol minuman, aroma udara di Palembang, semua adalah data. Data-data ini harus disimpan dengan baik agar bisa dimanfaatkan,” tutur Rosidin.

Menurut Rosidin, penyimpanan data ke depan tidak semata dilakukan dengan numerik, namun juga bisa berbentuk suara dan video. Dia menjelaskan bahwa aparatur Kemenag harus paham bahwa ada data yang dihasilkan dari setiap langkah yang kita kerjakan.

“Saya kasih contoh, dalam handphone kita ada berita, dalam berita ada iklan. Ada iklan tas, sepatu, dan lain sebagainya. Semua itu menggambarkan perilaku kita di dunia digital. Kalau bapak/ibu suka sepatu, maka yang muncul adalah sepatu. Kalau bapak/ibu suka tas, maka yang muncul adalah tas. Hal-hal itu menjelaskan bahwa digital yang ada di kita sudah bisa membaca perilaku. Setiap langkah yang kita lakukan sudah ada di handphone. Jadi aparatur Kemenag harus sadar data. Mulai dari perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, hingga pelayanan,” jelas Rosidin.

Isu berikutnya adalah spektrum tugas. Harus diakui bahwa pelaksanaan tugas Kemenag sangat lebar, strategis dan menyangkut hal pokok dalam hidup manusia yaitu pendidikan dan agama. Isu selanjutnya adalah area satker berupa panjang rentang kendali, besarnya, dan variasi satuan kerja.

“Isu keempat adalah tentang otorisasi atau pengelolaan data. Di Kemenag banyak warung data sehingga terjadi tumpang tindih pengelolaan data. Misal soal jumlah siswa, yang jadi rujukan tentu EMIS, kalau ada pihak lain yang mengambil dari madrasah dan mengeluarkan data. Ini termasuk tumpang tindih. Data yang tumpang tindih tentu akan mempengaruhi efisiensi pekerjaan dan anggaran. Tumpang tindih data pada akhirnya akan menghasilkan banyak variasi data, terpencar, dan heterogen. Isu terakhir adalah kualitas data. Saat ini akurasi data tidak terkontrol yang berujung rendahnya kualitas data,” beber Rosidin.

Rosidin menambahkan, di tengah keterbatasan ketersediaan, akses, dan kualitas data pelayanan publik, Rapat Kerja Nasional mengeluarkan rekomendasi penataan data dari hulu sampai hilir dalam satu wadah, berujung MoRA One Search.

“Jadi Kemenag berkomitmen membangun ekosistem berbasis data. Diawali penetapan tahun 2019 sebagai Tahun Sadar Data. Hal-hal yang dilakukan adalah berbenah kebijakan dan regulasi, pemenuhan kapasitas SDM dan infrastruktur, serta dokumen teknis pelaksanaan. Semua ini berujung optimalisasi pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program, pembaharuan data seiring pelaksanaan program, dan pengolahan data sebagai dasar evaluasi kinerja yang terukur. Ini menjadi pondasi MoRA One Search,” terang Rosidin. (anz)