Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, PALEMBANG – Setelah dilakukan upaya pendekatan hingga Surat Peringatan (SP) namun tetap tidak ada titik temu, akhirnya Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang melimpahkan berkas Tiga Wajib Pajak (WP) kepada Kejaksaan.

Pelimpahan dilakukan dalam bentuk penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penanganan kasus tunggakan pajak yang belum dibayarkan atau masih tertunggak. Namun proses SKK ditingkat Kejaksaan masih bersifat non litigasi, atau pemanggilan secara persuasif oleh pihak Kejaksaan.

Adapun tunggakan pajak dari tiga WP tersebut jumlahnya hingga ratusan milyar atas beban pajak PBB yang belum terbayarkan atau diselesaikan hingga saat ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Daerah BPPD Kota Palembang, Betha Yuda mengatakan hingga kini pihaknya telah memberikan SKK atau pelimpahan melalui pemberian Surat Kuasa Khusus atas kasus belum terbayarkan pajak PBB untuk tiga wajib Pajak. Ini dilakukan setelah dilakukan upaya persuasif kepada tiga WP tersebut oleh tim BPPD kota Palembang.

“Sudah kita lakukan upaya persuasif melalui prosedur yang dijalankan BPPD kota Palembang, mulai Surat Pemberitahuan, lalu Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II hingga Pemanggilan akhir ternyata tetap tak ada titik temu, terpaksa prosesnya kita SKK-kan melalui jalur non litigasi Kejaksaan, “katanya di ruang kerjanya belum lama ini.

Namun Yudha enggan merinci nama perusahaan atau nama perseorangan Wajib Pajak tersebut karena prosesnya sudah melalui pendekatan pihak Kejaksaan. Pihaknya hingga kini masih menunggu proses penyelesaian dan jika tahap non litigasi masih belum menemukan titik temu baru dilakukan upaya penyelesaian melalui proses pengadilan dan Peradilan.