Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, Jakarta – Direktur MARIN Nusantara Makbul Muhammad ST.,M.Han. mengungkapkan hasil riset Tol laut merupakan jawaban dari ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan. Sebelum ada program tol laut, harga – harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat 50 persen ketika dibawah keluar dari pulau Jawa.

Dengan tol laut yang disubsidi oleh negara, diharpakan mampu mengurai disparitas harga antar daerah di luar pulau Jawa. Itulah letak urgensi riset yang dilakukan oleh MARIN Nusantara, untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan, seperti apa dampaknya kepada daerah dan masyarakat, apa hambatan yang dihadapi, dan bagaimana resolusinya.

Hasil riset ini akan menjelaskan kepada publik tentang fakta yang sesungguhnya berdasarkan temuan-tamuan yang kami amati langsung dilapangan,” ungkap Makbul saat konferensi press di Graha Pena 98 Jakarta Selatan, Selasa (20/02).

Lanjut Makbul,  Untuk di Papua riset ini dilaksanakan di Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak, dan di NTT dilaksanakan di Maumere, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu dan Waingapu.

Makbul menjelaskan,  program tol laut yang dicanangkan oleh pemerintah sudah tepat, hanya saja ada beberapa kendala-kendala yang menghambat, yaitu:

1. Adanya oknum ekspedisi yang mengambil keuntungan dari jasa pengiriman tol laut yg relatif murah, modus ekspedisi ini dengan menetapkan harga sendiri yang lebih mahal sekitar 70% dari harga yang ditetapkan oleh operator kapal tol laut. Mereka (ekspedisi) ini memborong kontainer, sehingga pelaku usaha kecil sulit mendapatkan kouta kontainer yang kemudian diarahkan mengambil kontainer melalui ekspedisi. Pihak ekspedisi biasanya menetapkan harga per satu kontainernya dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Manokwari sebesar 10-11 Juta, padahal harga perkontainer dari operator kapal 5-6 Juta. Sehingga biaya subsidi yang dikeluarkan oleh negara kurang berefek menekan angka disparitas harga.
2. Pihak pengusaha yang menggunakan jasa tol laut saat dipasar mencampur barang dagangannya dengan barang kapal non tol laut, sehingga herga-harga tidak turun signifikan.
3. Muatan balik yang kosong masih menjadi permasalahan, sehingga tidak terjadi keseimbangan hilirisasi logistik nasional. Hanya beberapa daerah seperti di NTT seperti Pulau Sabu, Lewoleba dan Larantuka yang mempunyai muatan balik ke pulau Jawa.
4. Lemanya sinergitas antar lembaga yang berwenang dalam program tol laut, sehingga tidak meksimalnya pelaksanaan dan pengawasan berjalannya program ini.

Maka dari itu, Makbul mengungkapkan, pengamatan dalam hal ini untuk di papua nilai disparitas harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, semen, besi turun 10% dari tahun 2016-2017, dan di NTT turun 15% untuk tahun dari tahun 2016 ke 2017.

Makbul juga menambahkan,  Dalam Launching ini MARIN Nusantara juga memberikan resolusi kepada pemerintah, yaitu:

1. Penguatan program “Rumah Kita” disetiap daerah untuk memaksimalkan hilirisasi logistik program tol laut.
2. Pemerintah memberikan batasan kuota kontainer kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli.
3. Operator kapal memperketat pengawasan stuffung kontainer agar tidak terjadi manupilasi data manifest.
4. Pemerintah perlu melengkapi fasilitas pelabuhan untuk memperlancar aktifitas bongkar muat.
5. Kementerian Perdagangan perlu memaksimalkan pengendalian harga barang-barang yang dimuat oleh kapal tol laut.
6. Presiden perlu menginisiasi satuan kerja (satker) untuk memperkuat sinetgitas pelaksanaan program tol laut dari hulu sampei ke hilir.
7. Khusus untuk muatan balik, pemerintah pusat (kementerian terkait) perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengembangan komoditas lokal. (DNK)