Viva Sumsel

VIVA SUMSEL.COM, PALEMBANG –  Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bawah menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (20/1/2025).

Mereka menyerukan perlindungan hukum bagi kepala sekolah dan guru yang menjadi sasaran intimidasi serta tuduhan tanpa dasar.

Dipimpin oleh Yan Coga bersama tokoh lain seperti Bung Mukri, Luge, Diding, dan Ari Anggara, aksi ini menyoroti maraknya fitnah terhadap tenaga pendidik, termasuk tuduhan penyalahgunaan anggaran yang diviralkan melalui media sosial tanpa bukti.

“Jika ada kesalahan, buktikan dengan fakta hukum. Jangan asal menuduh atau meminta uang di belakang layar. Kami mendukung agar para guru dan kepala sekolah mendapatkan perlindungan hukum supaya mereka bisa bekerja dengan tenang dan aman,” tegas Yan Coga.

Viralnya Kasus Kepala SMKN 3 OKU

Aksi ini dipicu oleh kasus yang menimpa Berkat Hanapi, S.Pd., Kepala SMKN 3 OKU. Ia dituduh menyalahgunakan dana BOS, yang kemudian diviralkan melalui media sosial TikTok.

Tuduhan ini merusak reputasi yang ia bangun selama lebih dari 37 tahun mengabdi di dunia pendidikan.

Demo pertama dilakukan pada 14 Januari 2025 oleh pihak yang mengatasnamakan Garda Prabowo di depan Mapolda Sumsel.

Aksi lanjutan digelar pada 20 Januari 2025 di depan Kantor Gubernur Sumsel, di mana mereka menuntut pemberhentian Berkat Hanapi.

“Ribuan anak didik saya yang sudah menjadi orang-orang hebat pasti terganggu dengan pemberitaan ini. Saya siap dihukum jika bersalah, tapi tuduhan ini sama sekali tidak benar. Yang saya minta hanyalah keadilan dan perlindungan hukum agar kami, para kepala sekolah, bisa bekerja dengan aman,” ujar Berkat Hanapi dengan suara penuh emosi.

Solidaritas Kepala Sekolah

Dukungan untuk Berkat Hanapi juga datang dari sesama kepala sekolah. Ismakun Ranau Wijaya, Kepala SMA Negeri 5 OKU, mengecam tindakan oknum yang menyerang rekan sejawatnya tanpa bukti.

“Ini bukan sekadar serangan terhadap individu, tapi juga terhadap marwah pendidikan. SMKN 3 OKU adalah sekolah berprestasi, dan kami tidak akan tinggal diam. Oknum yang memviralkan ini harus meminta maaf dan diproses hukum,” tegas Ismakun.

Ia mengajak para kepala sekolah di Sumsel untuk bersatu melawan ketidakadilan dan menjaga integritas pendidikan.

Harapan untuk Pemerintah

Ketua DPD ADO Sumsel, Asrul Indrawan, turut mengapresiasi aksi damai ini. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi tenaga pendidik dari tekanan dan intimidasi.

“Kita percayakan pendidikan kepada para ahlinya, yakni kepala sekolah dan guru. Jangan lagi ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Biarkan mereka bekerja demi kemajuan pendidikan Sumsel,” ujar Asrul.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, H Awaluddin, S.Pd., M.Si., saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, menyatakan belum mengetahui secara rinci mengenai aksi tersebut.

Seruan Tegas untuk Keadilan

Aksi Koalisi Rakyat Bawah ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera memberikan payung hukum bagi kepala sekolah dan guru. Mereka berharap tindakan tegas dapat diambil untuk melindungi tenaga pendidik dari oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi.

“Kami ingin pemerintah bertindak serius. Stop intimidasi! Berikan kami ruang untuk mendidik anak-anak bangsa dengan aman dan nyaman,” pungkas Yan Coga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini diharapkan mengambil langkah konkret demi menciptakan iklim pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.

Reporter : Meriza